Demo Hongkong Bergeser ke Bandara, Staf Bandara dan Pramugari Ikut Bergabung

 Aksi demo Hong Kong sudah dua bulan tak juga berhenti, bahkan semakin brutal dan tak terkendali.

Padahal, aksi demo Hong Kong yang menentang RUU ekstradisi sudah dikabulkan pemerintah eksekutif Hong Kong. Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong kong juga menyatakan bahwa RUU itu sudah mati.

Namun anehnya, sikap lunak pemerintah yang menjaga DNA demokrasi dan kebebasan yang mereka peroleh selama menjadi jajahan Inggris masih terus menggelora.

Masyarakat China daratan mulai mendesak pemerintah China untuk tegas dan mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk mkenghentikan para pendemo.

• Jumlah Janda Muda Semakin Bertambah, Disebabkan Karena Angka Perceraian Semakin Meningkat

• AWAS Sasar Murid SD, Pemerintah Malaysia Larang Permen Ghost Smoke di Indonesia Videonya Viral

• Megawati Buka Pintu Untuk Prabowo, Pengamat Sebut Bisa Saja Gerindra Gabung ke Koalisi Jokowi

PLA sebenarnya sudah ada di Hong Kong sejak negara semi-otonom itu kembali ke kedaulatan China tahun 1997, namun mereka pasif dan hanya berada di barak.

Sesekali keluar untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat show seperti acara-acara kenegaraan atau ulang tahun militer.

Kemarahan rakyat China daratan mencapai puncaknya ketika para demonstran, Minggu lalu, merusak kantor penghubung Beijing di pusat kota Hong Kong.

Di hari yang sama, segerombolan orang berpakaian putih menyerang para demonstran dengan pentungan dan batangan besi, setelah para demonstran terlibat bentrok dengan polisi.

Kelompok tak dikenal yang diduga adalah Triad (mafia kejahatan di Hong Kong), menyerang secara mendadak para demonstran di stasiun kereta api, Selasa tengah malam sehingga menyebabkan 45 orang terluka.

Hingga saat ini tidak diketahui siapa yang berada di belakang kelompok itu. Pemerintah Hong Kong membantah berada di balik serangan itu dan berjanji akan mengusutnya.

Rumor lainnya, mereka dibayar oleh para pengusaha yang sudah mulai jenuh melihat para pendemo yang membuat bisnis mereka terganggu.

Kekhawatiran bahwa Beijing akan mengerahkan PLA muncul setelah juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian mengomentari demo anarkis dan bentrokan yang terjadi di Hong Kong.

Wu menjelaskan bahwa Hukum Garnisun --yang disepakati dengan Inggris mengatur operasi pasukan PLA di Hong Kong-- menyebutkan bahwa PLA diizinkan secara hukum untuk membantu kota memelihara hukum dan ketertiban atas permintaan Pemerintah Hong Kong.

"Kami mengikuti perkembangan di Hong Kong, terutama serangan kekerasan terhadap kantor penghubung pemerintah pusat oleh para radikal pada 21 Juli," kata Wu.