Tambang Pasir di Batam, Kapolsek Nongsa : Tiap di Cek Anggota, Tak Pernah Ketemu Pemiliknya

TRIBUNBATAM.id, BATAM – Tak hanya reklamasi, aktifitas penambangan pasir ilegal pun kini ikut menjadi perhatian beberapa pihak.

Mencuatnya isu lingkungan hidup di Batam bukan tanpa sebab.

Kasus  Gubernur Kepri (non-aktif), Nurdin Basirun, akibat menerima suap terkait izin ‘reklamasi’ merupakan pintu pembukanya.

Kini, beberapa orang pun mulai melirik aktifitas lain yang dapat berdampak kepada pencemaran lingkungan.

“Bukan penimbunan saja, aktifitas penambangan pasir juga berdampak pada lingkungan sekitar,” ucap seorang nelayan, Ari.

• Akibat Penambangan Pasir Laut, Pulau Buntal Batam Seluas 2 Hektar Kini Hanya Tersisa 50 Meter

• Soal Tambang Pasir Ilegal di Pulau Buntal Batam, Walikota: Rudi Tak Pernah Tandatangan

• Pulau Buntal Nyaris Tenggelam Akibat Aktivitas Penambangan Pasir, Walikota Batam Mengaku Tidak Tahu

• Nelayan dan Penambang Bersitegang Terkait Pulau Buntal

Ia mengutarakan keresahannya dengan beberapa titik aktifitas penambangan di daerah sekitarnya, Nongsa.

Menanggapi hal ini, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Nongsa, Kompol Albet Sihite, pun memberikan komentarnya.

Menurut Sihite, pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat terkait aktifitas penambangan pasir di sekitar Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

“Kita akan cek statusnya. Masalah sekarang, tiap dicek anggota, pemiliknya tak pernah ketemu,” tulis Sihite melalui pesan Whatsapp, Senin (5/8/2019) sore.

Terpisah, Lurah Batu Besar, Badri, pun mengakui beberapa nelayan pernah melakukan protes kepadanya terkait aktifitas ini (penambangan pasir).

Menurutnya, penambangan pasir termasuk aktifitas ilegal, disebabkan kegiatan ini berkaitan dengan dampak bagi lingkungan sekitar.

“Setahu saya itu ilegal. Tugas kami sejauh ini hanya melakukan sosialisasi, namun pelaksanaan balik kepada pekerja itu,” terangnya. (tribunbatam.id/dipanusantara)