BATAM TERKINI

Udin P Sihaloho: Sudah Saatnya Batam Punya Pengadilan Hubungan Industrial

PHI yang letaknya di Tanjungpinang dinilai memberatkan pekerja di Batam apalagi yang kena PHK sehingga berharap ada PHI di Batam.

Udin P Sihaloho: Sudah Saatnya Batam Punya Pengadilan Hubungan Industrial
TRIBUNBATAM/ARGIANTO DA NUGRAHA
Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penambahan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di kota Batam disebut sudah disuarakan sejak dulu oleh Komisi IV DPRD Kota Batam.

Pasalnya, banyak permasalahan ketenagakerjaan itu umumnya berada di daerah kota Batam.

"Terus terang kami sepakat dan setuju PHI ditempatkan di Batam. Sejak periode pertama pun kami sudah kita suarakan," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Senin (12/8/2019).

PHI yang letak keberadaannya di Tanjungpinang dinilai sangat memberatkan para pekerja di Batam apalagi yang sudah terkena PHK.

Sejatinya mereka butuh biaya transportasi, membayar pengacara dan rasa pesimis jarang dimenangkan oleh pengadilan.

Hal ini karena mereka tak bisa hadir saat persidangan atau karena ketiadaan biaya atas proses ini.

Setuju Revisi UU Ketenagakerjaan, Rafki Rasyid: Jangan Percaya Draft yang Beredar, Itu Hoax!

Didesak Tolak Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Ini Jawaban Walikota 

Tak Cuma Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Juga Ajukan Sejumlah Permintaan Ini

"Sampai sejauh ini saya belum tahu kendala pemindahannya apa. Sejak walikota yang lama sudah kkta suarakan. Setuju menyetujui bukan keputusan kami," katanya.

Sebelumnya diberitakan, para pekerja meminta dukungan supaya PHI ada di Batam.

Ketentuan untuk PHI ini sendiri, mesti ada keputusan Presiden. Selama ini PHI di Kepri adanya di Tanjungpinang, sebagai ibukota Kepri.

"Kita minta ada penambahan PHI di Batam. PHK di Batam merajalela, sementara pengadilannya di Tanjungpinang," kata Ketua KC FSPMI, Alfitoni.

Sedangkan perbandingan kasus ketenagakerjaan yang terjadi, hampir 90 persennya terjadi di Batam.

Mereka minta supaya kasus itu disidangkan di Batam. Ini terkait ongkos yang mesti dikeluarkan untuk pergi ke Tanjungpinang.

Isu daerah yang tuntut, juga terkait perwakilan asosiasi 2 untuk elektronik dan elektrik untuk pembahasan UMSK. Saat ini perwakilan asosiasi 2 itu belum terbentuk.  (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved