PT Foster Hengkang dari Batam, Apindo Batam Ingatkan Buruh Kurangi Demo

Jika setiap tahunnya, ribut dengan masalah upah.

Sementara produktivitas kerja tidak kunjung meningkat, akibat seringnya aksi demonstrasi.

Kemudian hambatan lain, yaitu tidak sinkronnya antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, seperti di bidang importasi bahan baku dan bahan penolong untuk Industri.

"Banyak aturan dibuat tidak clear oleh pusat. Bagaimana kita mau bicara tingkatkan ekspor, kalau bahan baku yang diimpor untuk proses produksi saja harus minta izin ke Kemendag (Kementerian Perdagangan) melalui Persetujuan Impor dan Laporan Survey," ujarnya.

Belum lagi soal invisible hand authority (kewenangan tak terlihat) yang suka mengganggu investasi di Batam.

Persoalan-persoalan seperti itu belum selesai, kini terbit pula Permendag No. 47 tahun 2019 yang tidak memasukkan pelabuhan Batam sebagai pelabuhan tujuan impor bahan B2.

"Industri mau impor harus melalui salah satu pelabuhan di Dumai, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak atau Soekarno Hatta. Logika berpikirnya dimana?," kata OK.

Padahal Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

"Bagaimana Batam mau bersaing kalau begini. Saya kira saatnya kita harus bangkit dengan memangkas semua regulasi yang tidak pro investasi," ujarnya.

Pindahkan Usaha ke Myanmar

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengungkapkan, PT Foster Electronic Indonesia bakal menutup usaha di Batam dan telah menyelesaikan kewajibannya pada pekerja.

Hak-hak karyawan yang jumlahnya mencapai ribuan orang itu, telah dibayarkan.

Perusahaan yang terletak di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Batam, Kepri ini, memutuskan untuk menghentikan operasional perusahaannya di Batam.

Dan sejak beberapa bulan lalu, perusahaan yang memproduksi pengeras suara ini, diketahui sudah berhenti beroperasi.

"Pekerjanya kebanyakan kontrak. Tapi sudah selesai (pembayaran pesangon karyawan). Tak ada masalah," kata Rudi, Senin (19/8/2019).