KPK Geledah Rumah Pengusaha Tanjungpinang Terkait Izin Pertambangan, Diduga Ada Kaitan Bupati Lingga

KPK geledah rumah pengusaha Tanjungpinang berinisial HDS. Penggeledahan ini terkait kasus suap tambang bauksit yang diduga ikut jerat Bupati Lingga AW

KPK Geledah Rumah Pengusaha Tanjungpinang Terkait Izin Pertambangan, Diduga Ada Kaitan Bupati Lingga
TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HDS, Rabu (21/8/2019) sore. Rumah mewah berwarna putih berlantai dua ini berada di jalan Ir. Sutami, Suka Berenang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan penggeledahan rumah pengusaha Tanjungpinang berinisial HDS terkait kasus izin tambang.

Kasus tersebut turut menjerat Bupati Kotim, H Supian Hadi sebagai tersangka dan diduga ada kaitan dengan Bupati Lingga berinisial AW.

Sebab Febri mengatakan, diduga tersangka SH menerbitkan surat keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan.

Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, semisal  izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.

 KPK Geledah Rumah Mewah Pengusaha Tanjungpinang, Begini Pengakuan Tetangga Pengusaha Berinisial HDS

 BREAKINGNEWS, KPK Geledah Rumah Mewah Pengusaha Tanjungpinang

 Polisi Geledah Rumah Pelaku Penyerang Anggota Polisi, Ketua RT Sebut Pelaku Berjualan Sempol

 KPK GELEDAH dan Segel Ruang Sekda dan Khusus Bupati Kudus

"Dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM," sebut Febri, Rabu (21/08/2019).

Sebelumnya diberitakan penetapan Bupati Kotim, H Supian Hadi sebagai tersangka juga terkait dengan Bupati Lingga, H Alias Wello yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi untuk memuluskan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

Satu unit Mobil Hummer berplat BP 4 AW mobil buatan tahun 2011 itu diduga terkait kasus tersebut dititipkan di Polda Kepri.

H Alias Wello diduga selaku Direktur PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) dan PT Arien Iron Mandiri (AIM) telah memberikan satu unit Mobil Hammer ke Bupati Kotim, untuk memuluskan IUP dua perusahaan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HDS, Rabu (21/8/2019) sore. Rumah mewah berwarna putih berlantai dua ini berada di jalan Ir. Sutami, Suka Berenang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial HDS, Rabu (21/8/2019) sore. Rumah mewah berwarna putih berlantai dua ini berada di jalan Ir. Sutami, Suka Berenang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra) (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)

Tiga perusahaan tersebut, PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining dan PT Billy Indonesia yang berada di Kabupaten Kotim.

IUP tersebut disebut dikeluarkan tahun 2010 dan 2012.

Halaman
12
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved