Kelangkaan BBM Makin Parah, Terjadi di Batam, Bintan dan Tanjungpinang

Zumakir menyebutkan, jika ingin mengisi solar, pengendara harus antre sejak pagi.

"Kalau nggak dari pagi antre, pasti sudah kehabisan,"katanya.

PPNS Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Bintan Setia Kurniawan mengatakan, ia sudah memantau kelangkaan BBM solar dan akan melakukan tindakan hukum.

"Sesuai aturan hukum, jika ada yang melanggar aturan akan kami tindak,”tuturnya.

Di Tanjungpinang, Kapolres Tanjungpinang AKBP Muhammad Iqbal, S.I.K didampingi Pejabat Utama Polres Tanjungpinang melakukan peninjauan di sejumlah SPBU di Tanjungpinang, Selasa (8/10).

SPBU yang didatangi langsung pun diantaranya SPBU PT. Bumi Indra Daya Pratama di Batu 3 Jl. MT. Haryono Tanjungpinang, dan SPBU PT. Metro Multi Guna Jl. DI. Panjaitan Km. 7 Tanjungpinang.

Informasi yang diperoleh di lapangan dari pengawas di SPBU, Pertamina melakukan pengurangan pasokan BBM bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan BBM subsidi hingga akhir Tahun 2019.

"Berkurangnya pasokan BBM bersubsidi mengakibatkan kendaraan mulai berdatangan ke SPBU sejak sebelum jam operasi demi BBM subsidi. Sehingga saat SPBU beroperasi, kendaraan telah banyak yang antre," katanya.

Kapolres meminta, agar SPBU mengoperasikan CCTV untuk memantau bila terjadi potensi gangguan di sekitar SPBU.

"Juga kita sampaikan, agar menyiapkan plang pemberitahuan apabila stok BBM subsidi telah habis," ujarnya.

Menanggapi kelangkaan BBM di Batam, Anggota Komisi II DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan pihaknya akan menanyakannya kepad Pertamina, apakah ada kuota premium dan pertalite yang dipotong.

Selain itu Komisi II juga segera melakukan uji petik ke sejumlah SPBU di Batam.

"Setelah koordinasi dengan Ketua komisi II, kita akan sidak tetapi kita tidak akan beri tahu di SPBU mana," kata Udin.

Setelah itu, baru bisa diketahui berapa kuota yang masuk ke SPBU dan berapa stok per hari.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman menegaskan premium merupakan kebutuhan pokok masyarakat Batam.

Banyak kendaraan di Batam menggunakan bahan bakar premium untuk aktivitas sehari-hari.

"Untuk kerja, angkutan umum, dan lain sebagainya. Kalau premium kurang maka aktivitas akan terganggu," katanya.

Karena itu, ia mengimbau manajemen Pertamina bisa menyelesaikan persoalan ini dan pimpinan pertamina harus turun langsung ke lapangan.

"Jika ada kendala segera selesaikan. Jangan berlarut-larut. Saya berharap semua stakeholder mendorong pertamina agar persoalan ini selesai," katanya.

Terkait adanya isu Batam akan menjadi kota percontohan penghapusan premium, Hendra berharap keputusan ini harus dikaji kembali.

“Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.Jangan sampai terjadi inflasi," kata Hendra.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul menyatakan bus pariwisata menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Tanjungpinang. Ketersediaan solar bagi armada pariwisata harus dipastikan terjamin, sehingga aktivitas mengangkut wisatawan tetap lancar.

"Saat ini kunjungan wisatawan sedang menggeliat. Dampaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang," ujar Syahrul.

Walikota Tanjungpinang, Syahrul sudah menyampaikan keluhan masyarakat Tanjungpinang terkait kelangkaan solar yang terjadi belakang ini kepada Pertamina.

Ia mengatakan, dengan kelangkaan yang terjadi ini, bila memang dirasa kurang kuota baik solar mapun premium, Pertamina harus menambah.

"Kalau kouta kurang ya Pertamina harus tambah. Apalagi setiap tahun jumlah kendaraan bertambah," ujarnya, Selasa (8/10).

Ia menyebutkan, dari bebrapa pertemuan yang sudah dilakukan bersama Pertamina. Kouta BBM jenis Solar, dan Premium tidak pernah dirubah.

"Sudah sesuai koutanya kalau dari pihak pertamina. Pertamina tidak pernah mengurangi jatah itu," katanya.

Buka CCTV

Anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah turut menyoroti kelangkaan solar yang terjadi di berbagai daerah di Kepri.

Ia berharap isu yang berkembang bahwa ada indikasi permainan solar dalam kelangkaan ini, seharusnya tidak sebatas omongan.

"Kalau mau tahu apakah benar atau tidaknya kelangkaan terjadi adanya indikasi permainan solar, harus disertai bukti," katanya, Selasa (8/10) saat dihubungi Tribun.

Pembuktian itu sebenarnya sangat sederhana hanya dengan melihat CCTV di setiap SPBU.

"Nggak mungkin setiap SPBU nggak ada CCTVnya. Tinggal cek saja dari sana. Bisa ketahuan ada nggak indikasi permainan, atau tidak," sebutnya.

Pengecekan CCTV bisa dilihat dari kendaraan yang mengisi solar tersebut, dan dihitung dalam durasi saat melakukan pengisian kembali.

"Misalnya satu kendaraan roda empat saja yang maksimal pengisiaan 40 liter. Kan bisa di perkirakan waktu pengisian berapa lama. Kalau lewat dari waktu normal itu, pasti tanki sudah dirubah dong," ujarnya.

CCTV juga bisa melihat secara langsung apakah ada kendaraan yang dalam sehari atau duabelas jam mengisi solar berturut-turut.

"Kan nggak mungkin sudah isi full misalnya, habis dalam sehari. Bahkan mengisi lagi sampai 3 kali, tentu patut dicurigai aktivitasnya. Seberapa jauh sih jalan di Tanjungpinang ke Bintan," sebutnya.

Politisi PKS ini pun menyarankan kepada Pemeritah dalam hal ini intansi terkait, serta aparat penegak hukum untuk membuktikan benar atau tidaknya adanya indikasi permainan solar tersebut kepada masyarakat.

"Bisa tinggal disampaikan ke publik, dari hasil pengecekan CCTV, ternyata tidak ada misalnya. Mungkin jadi ada temuan. Biar masyarakat tidak bingung, dan bertanya-tanya," sarannya. (rus/leo/dra/als/bob/ian)