Diperingatkan KPK, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Ingin e-Budgeting Bisa Verifikasi Otomatis

KPK menegaskan sistem e-budgeting adalah alat pencegahan korupsi yang baik, karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

"Jika e-budgeting @DKIJakarta yang sekarang ingin DISEMPURNAKAN, Silakan...tapi JANGAN kembali ke cara lama yang tidak dapat dipantau masyarakat."

"Ingat: e-budgeting adalah alat Pencegahan korupsi yang bagus, karena meningkatkan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS," cuit Laode M Syarif, Sabtu (2/11/2019).

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, terkuaknya pengajuan anggaran pengadaan lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, disoroti banyak pihak.

• Selesai Wamil, G-Dragon Big Bang Kolaborasi dengan Nike, Bakal Rilis AF1 PARA-NOISE

• Ramalan Zodiak Selasa 5 November 2019, Virgo Jangan Lari Dari Masalah, Pisces Lagi Sensitif

• Heboh Virus Demam Babi, YG Ent Minta Fans Tak Hadir Saat Kepulangan Wamil Taeyang & Daesung Big Bang

• Pipa Besi Ditemukan Polisi di Lokasi Tewasnya 2 Agen Sapi, Semula Disuruh Minum Kopi Beracun

Anggaran itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Jakarta tahun 2020.

Namun, pengadaan lem Aibon diketahui hanya satu dari sejumlah item dalam daftar pengajuan pengadaan barang dan jasa yang dianggap tidak wajar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas memaparkan rancangan KUA PPAS serta Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020.

Paparan Anies Baswedan dipublikasikan Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta, lewat video yang diunggah di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dalam paparan di Balai Kota DKI Jakarta pada 23 Oktober 2019, Anies Baswedan menjabarkan ada 12 usulan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam KUA PPAS 2020 yang dianggap tidak lazim.

Rinciannya:

- Pulpen: Rp 635 miliar;

- Tinta printer: Rp 407,1 miliar;

- Kertas ukuran F4, A4, dan Folio: Rp 213,3 miliar;

- Buku folio: Rp 79,1 miliar;

- Pita printer: Rp 43,2 miliar;