Apindo-Serikat Pekerja Tak Sepakat Soal UMK, Kadisnaker Kepri, Pakai UMK Batam 2019

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG – Pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam belum menemui titik temu, Selasa (5/11/2019).

Beda pendapat antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tentang angka UMK tidak terelakan sejak awal pembahasan.

Padahal batas akhir waktu pengajuan hasil pembahasan UMP dari dewan pengupahan kabupaten dan kota kepada dewan pengupahan provinsi jatuh pada 10 November 2019.

• Pembahasan UMK Batam 2020, Serikat Pekerja Kecewa Usulan Upahnya Ditolak

• UMK Batam 2020 Rp 4,1 Jutaan, Serikat Pekerja Walk Out

Sedangkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) sudah harus menetapkan UMK kabupaten dan kota di Kepri, 21 November 2019.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri Tagor Napitupulu mengatakan sebelum diajukan ke dewan pengupahan provinsi, nilai UMK itu harus disepakati oleh dewan pengupahan kabupaten dan kota.

“Kan batas akhir pengajuan itu masih tinggal beberapa hari,” kata Tagor kepada Tribun Batam, Selasa (5/11) malam.

Tagor kemudian mengimbau kepada dewan pengupahan Kota Batam agar segera menyelesaikan pembahasan UMK sebelum batas akhir pengajuan ke dewan pengupahan provinsi.

Kalau sampai pada batas akhir pengajuan, belum ada kesepakatan mengenai nilai UMK, maka berkas pembahasan UMK Batam akan dikembalikan lagi kepada dewan pengupahan Kota Batam.

“Kalau sampai pada waktu penetapan, belum ada kata sepakat mengenai angka UMK, maka kita pakai angka UMK tahun lalu.

• JENGKEL Kenaikan UMK 2020 Langsung Ditetapkan, Serikat Buruh Batam Minta DPK Bubar

• Asosiasi Pengusaha Batam Setuju UMK Batam 2020 Senilai Rp 4,1 Juta

Begitu saja aturannya,” ungkap Tagor menanggapi beda pendapat seputar pembahasan UMK Batam.