Taksi Konvensional & Online di Batam Ribut, Rian Ernest : Pemko Harus Tegas, Jangan Lepas Tangan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Konflik taksi konvensional dan taksi online di Kota Batam hingga kini belum juga selesai. Perselisihan kembali terjadi pada Kamis (26/12/2019) malam di Nagoya Hill.

Menanggapi hal ini, bakal calon Wali Kota Batam tahun 2020, Rian Ernest menyayangkan sikap pemerintah Kota Batam yang terkesan lepas tangan.

“Kita tak bisa melawan teknologi. Apalagi teknologi yang memang mudah digunakan dan juga murah. Taksi online dan taksi pangkalan harus bisa berdampingan bersama-sama dengan prinsip saling menguntungkan," kata Rian Ernest yang maju Pilwako Batam 2020 lewat jalur independen, Jumat (27/12/2019).

Ia mengatakan, dalam hal ini Pemko Batam perlu segera duduk bersama dan memberikan ketegasan sikap. Apalagi Kota Batam ini adalah kota yang mempunyai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis digital.

Teknologi dan digitalisasi akan menjadi kunci mendongrak Batam lebih baik lagi menuju Batam baru.

• Taksi Online vs Konvensional Ribut Lagi, Dirlantas Polda Kepri: Semua Pihak Tolong Tahan Diri

• Taksi Online di Batam Ribut Lagi, Dishub Batam Desak Pemerintah Provinsi Turun Tangan

“Konflik ini bukan barang baru. Sebulan ke belakang sudah tiga kali baku hantam. Kalau tidak ada ketegasan, bagaimana kita mau jaring wisatawan mancanegara?,” ujarnya, dalam rilis yang diterima Tribun.

Ia mengingatkan lagi aturan yang tertuang di dalam Permenhub 2018. Taksi online sudah boleh beroperasi di perkotaan bahkan sampai ke bandara dan pelabuhan.

“Wewenang Gubernur untuk taksi online hanya apabila ada wilayah taksi online yang lebih luas dari satu kabupaten/kota. Kan di Batam ini tidak demikian. Artinya Walikota punya peranan dan fungsi besar untuk mengambil sikap," kata Rian.

“Akhirnya, tidak boleh ada kekerasan, dari pihak manapun. Tidak ada pembenar apapun untuk kekerasan di tengah bumi madani Batam ini. Mari duduk bersama dan cari solusi dengan prinsip saling menguntungkan, dan jangan biarkan masalah terus berlarut. Stabilitas keamanan akan berpengaruh terhadap laju investasi di Kota kita ini.” ujarnya lagi.


Sopir Taksi Online dan Taksi Konvensional Cekcok Lagi

Perselisihan antara taksi online dan taksi konvensional seolah tak pernah usai.

Terbaru, Kamis (26/12/2019) malam, keduanya kembali cekcok di Nagoya Hill, Kota Batam.

Hal ini seperti penuturan salah satu pengemudi taksi online, Indra. 

Kepada Tribun Batam, dia menyebut jika hal ini terjadi sekitar pukul 19.00 Wib.

"Masalah lama. Kalau tak ada ketegasan dari pihak berwenang terkait titik jemput itu akan begini terus," tegasnya saat dihubungi Tribunbatam.id.

Ia mengatakan, awal perselisihan ini terjadi akibat salah satu rekan taksi online ditahan oleh taksi konvensional.

• Taksi Online dan Pangkalan Sering Ribut di Batam, Polda Kepri Minta Pemerintah Tegas

• Ketua PHRI Kepri: Kisruh Taksi Online dan Konvensional Mengiris Hati Kami

Sementara pengemudi taksi online sendiri, telah mengantongi izin angkutan sewa khusus (ASK) atau izin operasional dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

"Kalau ditahan juga, jadi apa guna izin itu. Perlu dipertanyakan juga, padahal izin itu Dishub Kepri langsung yang mengeluarkan," jelasnya.

Dari Indra diketahui pula jika pihak kepolisian juga turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Akhirnya usai, tapi gesekan sedikit seperti ini justru membuat suasana jadi tak kondusif. Apalagi mau tahun baru," sesalnya.

Kadishub Minta 47 Titik Penjemputan Taksi Online Dibuat SK Resmi

Kisruh taksi online dengan taksi konvensional menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kepri untuk membuat aturan secara resmi terkait titik penjemputan taksi online.

"Kalaupun diatur red zonenya (titik penjemputan) buatlah dalam bentuk SK (Surat Keputusan). Ataupun surat edaran sehingga mengikat. 

Kebijakan permanen lah dibuat. Sehingga tak terjadi lagi kegaduhan tiap minggu," ujar Rustam di kantornya, Rabu (4/12/2019).

Selama ini, kata dia, titik penjemputan tersebut hanya kesepakatan pemerintah, taksi online dan taksi konvensional saja.

Kemudian diedarkan ke khalayak umum melalui media massa.

• Taksi Online dan Konvesional Batam Ribut Terus, Anggota DPRD: Harus Ada Sanksi Hukum

"Ada 47 titik red zone, seperti di pelabuhan dan titik vital lainnya. Memang tidak boleh mengambil penumpang di situ. Berjalan dengan waktu regulasi itu tidak berjalan juga. 

Maka dari itu saya berharap pihak provinsi berikan ketegasan. Yang merasakan permasalahan ini Batam. Kita membutuhkan investasi. Jangan dicemar," papar Rustam.

Diakuinya memang titik penjemputan ini hanya sebagai penenang saja. Tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ada selama ini. 

Hal ini menyangkut belum ada aturan provinsi secara permanen.

"Sudah berapa kali pertemuan tapi belum ada titik temu. Berdasarkan regulasinya memang sudah jelas. Bahwa kalau sudah berizin dimanapun boleh mengambil penumpang.

Namun kami bersama kapolres sudah membuat regulasi menenangkan saja yaitu red zone," katanya.

• Ini Curhatan Sopir Taksi Konvensional, Rezeki Tergerus Kecanggihan Teknologi

Ia menyesalkan kejadian ribut taksi online dan taksi konvensional ini sudah berulang kali terjadi sejak 2017 lalu. Keluarnya aturan khusus dengan dikenal taksi online.

"Pertama kali keluar Permenhub 108 kemudian 2018 akhir keluar lagi perubahan 118. Ini menyangkut wewenangnya ada di tingkat provinsi. 

Untuk Provinsi Kepri, Batam merupakan tempat pangkalan dari taksi itu semua. Baik konvensional ataupun online," katanya.

Rustam mengatakan taksi pangkalan di Batam ini lebih kurang ada 1800. Sedangkan taksi online menurut data ada 3000an. 

Namun demikian regulasinya sudah jelas bahwa yang angkutan taksi online diatur oleh Permen 118 yaitu harus berbadan usaha dan boleh juga perorangan yang penting punya izin Gubernur.

"Sementara dari provinsi 2018 sudah mengeluarkan kuota sebanyak 300. Badan usahanya ada 13 namun sampai sekarang belum ada titik temu juga. Belum ada resminya 300 ini," katanya.

Rustam mengimbau kepada para sopir untuk tetap menjaga kondusivitas Batam. Pasalnya saat ini Batam tengah membangun investasi untuk membangkitkan perekonomian Batam.

"Baru minggu kemarin bandara, semalam pelabuhan. Marilah sama-sama menjaga Kota Batam. Dalam waktu dekat ini sudah sering pertemuan," katanya.