BATAM TERKINI
Diduga Ada Maladministrasi Dalam Penertiban Kampung Seranggong Batam, Ini Sikap Ombudsman Kepri
Lagat mengaku belum bisa berkomentar terkait laporan tersebut. Karena laporan itu baru beberapa jam masuk ke Ombudsman
"Kami meminta keadilan, beberapa warga yang berusaha menahan pembongkaran juga sempat dikeroyok. Bahkan ada yang sampai sobek di bagian mukanya," ujarnya.
DPRD Batam Minta Pemko Tanggungjawab
Menanggapi penertiban Kampung Tua Seranggong, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam sekaligus inisiator Pelestarian dan Penataan Kampung Tua, Harmidi Umar Husein menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Batam harus bertanggungjawab.
Harusnya kalau perusahaan berani menertibkan, Pemko tidak memasukkan Kampung Tua Seranggong menjadi salah satu titik Kampung Tua di Batam.
Pasalnya saat pendataan Kampung Tua Seranggong termasuk salah satu dari 37 titik Kampung Tua berdasarkan SK Wali Kota Batam.
Berarti data sebenarnya hanya ada 36 titik Kampung Tua saja.
"Seranggong termasuk dalam 37 titik. Jadi ini kesalahan Walikota," ujar Harmidi, Kamis (9/1/2020).
Diakuinya Seranggong ini seluas 4 hektar.
• Ngaku Digusur Sepihak oleh PT PBB, Warga Seranggong Minta Walikota Gesa Legalitas Kampung Tua
Dan di dalamnya termasuk ciri-ciri Kampung Tua.
"Pemko dan RKWB harus bertanggungjawab. Inilah salah satu contoh. Begitu diambil alih perusahaan dari segi hukum dia belum ada legalitas," ujarnya.
Ia mengatakan, karena adanya persoalan itu, DPRD terus mendukung Kampung Tua segera dilegalitaskan.
Pemko, lanjut dia, harus segera merelokasi warga memberikan tempat tinggal permanen yang baru.
(tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)