Kebijakan Baru Jokowi, Potong Uang Pensiun Untuk BPJS TK, Pegawai dan Pensiunan Was-was
Rencana pemerintah meleburkan pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dari PT Taspen (persero) serta PT Asabri (Persero) ke Badan Penyelen
lihat foto
KABAR BURUK Uang Pensiun PNS Dipotong Gara-gara Presiden Jokowi Alihkan ke BPJS TK, Ini Bocorannya
JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan baru tentang uang pensiunan.
Kebijakan ini membuat was-was pensiunan dan Pegawai yang akan pensiun.
• Tiga DPO Pencurian Asal Lingga Diringkus Unit Reskrim Polsek Gunung Kijang, Amankan Dollar Singapura
• Tak Kuat Tahan Nafsu Besarnya, Pemuda Nekat Perkosa Nenek-nenek
• Punya Andil Besar, CCTv Laluan Madani Ungkap Lakalantas Dua Kali Dalam Satu Hari
Hal ini dikarenakan pemotongan dana pensiun dan manfaat lain yang sangat tinggi sehingga pensiunan PNS yang sudah bekerja dan mengabdi kepada negara tak memperoleh manfaatnya.
Alhasil sejumlah pensiunan tak terima menggugat mahkamah konstitusi.
Andi Muhamad Asrun selaku kuasa hukum dari 18 orang yang terdiri dari 7 orang pensiunan dan sisanya principal, mengatakan hal ini berdampak pada kerugian konkrit dan tidak konkrit.
Ia menjelaskan pensiunan dengan pelapor seorang PNS dengan gaji pokok paling rendah Rp 1.560.800, ketika jaminannya dialihkan ke BPJS TK maka nominal uang pensiun yang diperoleh menyusut cukup ekstrim bahkan sampai Rp 300.000. Ini juga terjadi pada PNS dengan gaji tertinggi Rp 4.425.900.
"Kemudian (PNS/pelapor) gaji yang tertinggi Rp 4.425.900 akan berubah menjadi Rp 3,6 juta. Jadi ada penurunan yang signifikan dan ini tidak dijawab sampai sidang kemarin," tegasnya.
Maka dari itu, pensiunan berharap masalah tersebut teratasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian akan perolehan pensiun bekas abdi negara.
"Peraturan pemerintah ini tidak singkron dan mau diputuskan paling lambat tahun 2029. Kalau paling lambat, artinya kan bisa saja besok bisa kapan-kapan tergantung pemerintah," katanya.
Merunut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Asabri dan Taspen harus melebur ke BPJS-TK paling lambat pada tahun 2029.
• Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PLN Tanjungpinang dan Bintan Tanam Pohon di Desa Air Glubi
• BANJIR di Natuna, Air Rendam Permukiman di Sebadai Hulu, TNI/Polri Beri Bantuan Sembako
"Para pemohon merasa saat ini mendapat keutungan dari Taspen dan sudah real. Kenapa sesuatu yang sudah real di coba di konversi ke sesuatu yang tidak real.
Mereka berhak mendapt kepastian, tapi dilanggar makanya diuji. Harapannya dikabulkan ya," jelasnya.
Adapun beberapa pasal yang digugat adalah pasal 57 huruf f, pasal 65 ayat 2 dan pasal 66.
Ini dinilai bertentangan dengan pasal 28 h ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUD 45.
Pasal 28 h ayat 3 UUD 45 menyatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebahai manusia bermartabat.
Sementara Pasal 34 ayat 2 UUD 45, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.
Disisi lain, ia juga menjelaskan Putusan tahun 1998 memperkuat kehadiran PT Taspen yang tertuang dalam 98/PU/15XV/2017 dan keputusan MA Nomor 32P/HUM/2016.
"Jelas menyatakan PT Taspen itu memilkki dasar hukum yang kuat, kalau itu dihilangkan maka kerugian operasional akan hilang," jelasnya.
Rapat dengan DPR, Taspen Pastikan Dana Pensiun Aman
![[FULL] Pidato Prabowo di Sidang PBB Banjir Tepuk Tangan, Serukan Solusi 2 Negara untuk Palestina](https://img.youtube.com/vi/DayzCLuyGwA/mqdefault.jpg)
