KAVELING BODONG DI BATAM

Kerusakan Lingkungan Hidup di Batam Jadi Atensi Komisi IV DPR RI dan KLHK RI

Dalam sidak, tim KLHK menemukan bahwa PT. PMB masih melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan.

Kerusakan Lingkungan Hidup di Batam Jadi Atensi Komisi IV DPR RI dan KLHK RI
TribunBatam.id/Dokumentasi KLHK
Tim gabungan KLHK dan sejumlah instansi melihat aktivitas PT PMB di atas hutan lindung di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Komisaris PT PMB dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kerusakan lingkungan hidup di beberapa titik di Kota Batam, menjadi atensi Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.

Pekan lalu, bahkan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan beberapa anggota mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Batam untuk mengamankan penyalahgunaan hutan lindung di Kaveling Bukit Indah Nongsa 4, Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepri.

Atau sekitar 200 meter dari Bumi Perkemahan Raja Ali Kelana.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah dalam rilisnya yang diterima Senin 24 Februari 2020, menjelaskan, Gabungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) LHK, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) KLHK Riau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam, Daops Manggala Agni Batam, Direktorat Pengamanan BP Batam, Polsek Nongsa, dan Koramil Nongsa bekerjasama untuk menghentikan kegiatan pembukaan Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri tanpa izin seluas 28 hektar oleh PT Prima Makmur Batam (PMB).






Selain itu menangkap Z alias A (39) Komisaris PT. PMB, pada Jumat (21/2/2020).

Penindakan kegiatan tanpa izin PT PMB dilakukan saat sidak yang dipimpin langsung oleh Dirjen Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani beserta Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI di Batam. Sidak ini dilakukan dalam rangka memantau progres penegakan hukum yang dilakukan oleh KLHK terkait kegiatan tanpa izin yaitu perambahan dan perusakan kawasan hutan dan mangrove di Batam.

"Selain PT. PMB, saat ini Gakkum LHK sedang menyidik dua perusahaan lain dengan modus yang sama yaitu membuka kawasan hutan lindung tanpa izin untuk pemukiman," ujar Rasio Sani.

Dalam sidak ini, tim menemukan bahwa PT. PMB masih melakukan kegiatan pembukaan kawasan hutan.

Direktur PT PMB Bantah Kabur dan Dipanggil KLHK RI terkait Dugaan Alih Fungsi Lahan di Batam

"Di lokasi ini kami berhasil menangkap langsung Komisaris PT. PMB yaitu Z alias A (39 tahun)," lanjutnya.

Rasio Sani menambahkan bahwa upaya penyelamatan dan pemulihan kawasan hutan merupakan prioritas dan komitmen pemerintah.

Halaman
1234
Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved