VIRUS CORONA DI BINTAN

Warga Kecamatan Gunung Kijang Bereaksi, Minta Pemkab Bintan Bersikap Soal TKA Asal China di PT BAI

Warga Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Provinsi Kepri bereaksi dengan kehadiran TKA asal China di PT BAI yang berlokasi dekat tempat tinggal mereka.

TribunBatam.id/Istimewa
Warga Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri saat membahas kedatangan TKA asal China yang didatangkan pihak PT BAI yang berada di Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Rabu (1/4/2020). 

TRIBUNBINTAN.com,BINTAN - Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di PT PAI di tengah pandemi Covid-19 membuat warga di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri bereaksi.

Warga pun mengaku, geram terhadap pihak perusahaan, terlebih saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan langkah pencegahan penyebaran virus Corona.

Warga meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengambil kebijakan untuk memulangkan lagi TKA yang masuk tersebut.

"Kami meminta Pemkab segera memulangkan seluruh TKA asal Tiongkok di PT BAI. Namun jika Pemkab Bintan tidak sanggup karena wewenang tidak ada di sana, biar kami yang usir,” ujar seorang masyarakat Kawal, Heri, Rabu (1/4/2020).

Hal yang sama juga diungkap Dolla. Mewakili masyarakat Galang Batang, ia keberatan atas kehadiran TKA di saat wabah virus Covid-19 sedang melanda dunia, termasuk Indonesia.

"Pasalnya virus Corona ini sudah menjadi kasus yang sangat mematikan, dan perlu ada pengawasan dan pencegahan untuk wabah tersebut," terangnya.

Kedua perwakilan maayarakat itu memberitahu alasan mengapa mereka meminta Pemkab Bintan untuk memulangkan para TKA ke negara asal.

Selain kekhawatiran kalau mereka membawa virus yang banyak memakan korban itu, menurutnya masih banyak warga Kabupaten Bintsn yang menganggur dan memerlukan kerja.

"Sekarang para TKA itu belum terlihat terjangkit. Tapi bagaimana setelah dua minggu ke depannya. Sebab virus ini baru terdeteksi setelah dua minggu,” tegas keduanya.

Sementara itu, Wakil Sekertaris PB PMII Bintan, Zainal Abidin ikut menyoroti masuknya TKA ke wilayah Bintan.

Tetapi tidak menyalahkan Pemerintah Bintan lantaran wewenang untuk memasukan orang asing ke Bintan ada di Timpora Imigrasi.

“Saya setuju dipulangkan, tapi permasalahan saya apa kerja Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) kita selama ini kok sampai lolos itu TKA,” ucapnya.

Polemik TKA Asal China di PT BAI

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (31/3/2020), mengkonfirmasikan masuknya sekitar 39 warga negara asing (WNA) asal China ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Singapura, dan Malaysia di Laut China Selatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto, Minggu (29/3/2020) akhir pekan lalu, juga mengungkapkan rencana pemerintah mendatangkan tenaga medis dan paramedis dari daratan Tiongkok ke Kepri ini sudah matang dan terealisasi dalam waktu dekat.

Isdianto beralasan para dokter dari luar itu sudah punya pengalaman dalam menangani Covid-19 ini. Diharapkan bisa banyak bantu," ujarnya saat menghadiri rapat virtual bersama sejumlah menteri, Minggu (29/3/2020).

Lantas sudah amankah mereka dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)?

VIDEO - Bubarkan Arisan Guru di Tengah Wabah Corona , Polisi: Dikira Main-main Ini, Kita Semua Capek

Ikut Perangi Covid-19, Komunitas Moge Batam Serahkan Dana Bantuan Rp 60 Juta

Otoritas karantina dan kesehatan pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (31/3/2020), melalui Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang Agus Jamaludin, sejauh ini memberi jaminan bahwa para WNA itu sudah melalui mekanisme pemeriksaan di negara asalnya dan juga akan menjalani pemeriksaan sebelum masuk wilayah Kepri.

"Mereka sudah dilengkapi surat keterangan sehat dari negaranya," ujar Agus, kepada Antara, perihal masuknya ke-39 WNA asal negeri epidemi virus mematikan itu.

Dia menyebutkan puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China itu melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban, Pulau Bintan, salah satu pintu masuk jalur laut ibu kota provinsi Kepulauan Riau ini.

Dia menyebut puluhan TKA asal China itu adalah pekerja asing atau expatriat untuk perusahaan investor asing di Galang Bintan, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI).

Dia belum memastikan apakah TKA itu untuk bekerja atau atau keperluan lain.

BIntan juga dikenal selama ini sebagai salah satu resort wisata papan atas di Indonesia.

"Saya tidak tahu pasti, silahkan konfirmasi ke PT BAI atau Disnaker Bintan," ujar dia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bintan Indra Hidayat membenarkan informasi ini.

Dinas ketenegagakerjaan Kepri, bersama tim terpadu yang meliputi Disnaker Kabupaten Bintan, Polres Bintan, Dinas Kesehatan, Imigrasi Tanjungpinang, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing tersebut.

.PT BAI adalah salah satu investor asing yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau.

Smelter pengolah baja alumunium ini diusulkan oleh badan usaha PT Bintan Alumina Indonesia dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, yang diundangkan pada 12 Oktober 2017 dan diresmikan beroperasinya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution pada tanggal 8 Desember 2018.

Investasi Rp 5 Triliun

Harian Kontan menulis, Investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau ditargetkan akan mencapai Rp 15 triliun hingga Rp 17 triliun pada akhir tahun 2020.

Disebutkan pabrik alumina refinery yang ditargetkan sudah mulai berproduksi Desember 2020.

”Hingga Agustus ini, PT. BAI telah merealisasikan investasi Rp 5 triliun,” kata Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI), Santoni dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (23/8).

Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia Santoni menjelaskan, saat ini pihaknya telah menguasai lahan seluas 1.750 hektare dari target 2.333 hektare.

Lahan seluas itu untuk membangun pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina berkapasitas 2 juta ton per tahun, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting) berkapasitas 1 juta ton per tahun, pengembangan PLTU, dan pengembangan pelabuhan bongkar muat.

”Untuk mendukung operasional pabrik-pabrik pengolahan alumina ini, secara bertahap hingga tahap tiga nanti kami akan membangun PLTU 2.000 MW. Semua dana investasi dari PT. BAI sendiri,” kata Santoni.

Di akun resmi KEK, investor ini merupakan sentra choke point Selat Malaka, berdekatan dengan Batam Free Trade Zone dan Selat Philip. Lokasi KEK Galang Batang mempunyai akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan.

Dari akun itu disebutkan, KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter.

Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang.

Selain itu, industri pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (multiplier effect) di kawasan tersebut. Adapun nilai investasi pembangunan KEK Galang Batang adalah sebesar Rp 36,25 Triliun untuk 6 tahun.

Perkembangan kasus Covid-19 yang semakin meluas menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.

Penyebaran virus Corona atau covid-19 di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin bertambah setiap harinya.

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, lonjakan terjadi pada Orang Dalam Pemantauan (ODP) yakni 1.542 orang.

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di kepri sebanyak 101.

Terbaru, pasien positif Corona di Kepri bertambah satu dari hari sebelumnya.

Rank Season 3 Reset Hari Ini, Rabu (1/4), Call of Duty Mobile Hadirkan Map dan Mode Terbaru

8 Karakteristik Orang yang Ulang Tahun di Bulan April, Super Aktif dan Pemberani

Data Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Selasa (31/3/2020), menyatakan penampakan pasien positif Corona terjadi Tanjungpinang.

Sebelumnya, data yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, saat ini jumlah warga Kepri yang terinfeksi virus corona bertambah dari enam menjadi 14 orang per tanggal 29 Maret 2020. Atau ada penambahan sekitar delapan orang.

Delapan orang yang dinyatakan positif corona melalui rapid test ini terdiri dari warga Tanjungpinang enam orang (salah satunya ASN pemkot Tanjungpinang) dan Batam dua orang.

“Ada 8 orang yang positif berdasarkan rapid test, 6 di Tanjungpinang dan 2 di Batam,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana melalui pesan WhatApp, Minggu (29/3/2020) sore kemarin.

Sedangkan Update data perkembangan COVID-19 di Kota Tanjungpinang (Provinsi KEPRI) tgl 31 Maret 2020, jam 12.00 WIB sbb :

1. Jumlah Puskesmas : 7 unit
2. ‎Jumlah Rumah Sakit di Kota Tanjungpinang : 3 unit
3. Yg ditunjuk sbg Rumah Sakit Rujukan : 1 unit
4. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 123 orang
5. Selesai Pemantauan : 74 orang
6. Proses Pemantauan : 49 orang
7. Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 25 orang
8. PDP meninggal : 1
9. Selesai Pengawasan : 13 orang
10. Proses pengawasan : 11 orang
11. PDP Positif/konfirmasi : tiga
12. Lab/spesimen on proses : 10(9 PDP, 1 follow up kasus konfirmasi)
13. Rapid test Antibody diperiksa = 92, hasil Reaktif = 6 (5 OTG, 1 PDP).
14. Orang Tanpa Gejala (OTG) = 5

PLN di Anambas Tunggu Petunjuk Teknis Terapkan Kebijakan Presiden Gratiskan Tagihan Listrik

PT Heng Guan di Batam Terbakar, 2 Mobil Pemadam Kebakaran Sudah Tiba

Pemprov Kepri bersama para pemangku kepentingan terkait selama ini sudah berupaya keras untuk menangani Covid-19.

Hanya saja, ia mengaku upaya yang dilakukan itu masih terdapat sejumlah kendala, salah satunya terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.

"Iya kami kekurangan APD, masih butuh sekitar 10.000 lagi. Kemarin sudah dikirim 2.000 dari pusat. APD sebanyak 10.000 yang kami butuhkan itu untuk RS Galang dan selebihnya untuk RS lain yang ada di Kepri," papar Isdianto.

Sementara keluhan terkait APD itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin rapat virtual tersebut mengatakan, terkait kebutuhan APD, masing-masing daerah saat ini sudah bisa langsung melakukan pemesanan.

Adapun rapat virtual itu diketahui diikuti sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BNPB, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Riau, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Gubernur Kepulauan Riau, dan lainnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora) (Kompas.com)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved