VIRUS CORONA DI BATAM
Bukan Cuma Orang Tak Mampu, Ini Kriteria Penerima Sembako Akibat Covid-19 di Batam
Pemerintah Kota Batam berencana menyalurkan sembako untuk masyarakat yang terdampak wabah covid-19. Siapa yang berhak menerima?
lihat foto
Sistemnya, untuk tahapan awal ini pihaknya baru melakukan pendataan Kepala Keluarga (KK).
Belum membicarakan siapa penerima bantuan sembakonya.
"Setelah pendataan itu, instruksinya kita akan verifikasi kembali siapa yang layak menerima bantuan. Tak mungkin 100 persen semuanya layak. Contoh misalnya di Golden Prawn ada Pak Wakapolda tinggal disitu, tak mungkin Pak Wakalpolda layak terima bantuan sembako kan," ujar Fairus.
Ia juga menegaskan, RT RW lebih memprioritaskan mendata warga yang sudah memiliki KTP Batam. Sejatinya dalam proses pendataan itu, akan dicantumkan NIK dan Nomor KKnya.
"Yang luar KTP Batam tetap kita data. Tapi kebijakaan saat ini lebih diprioritaskan yang KTP Batam. Karena melalui APBD," katanya
Mengenai layak atau tidaknya warga sebagai penerima sembako, bukan Camat dan Lurah yang menentukan.
Pihaknya pasti koordinasi dengan RT RW setempat.
Selama RT RW merekomendasikan layak, Camat dan Lurah akan beranggapan layak.
Lantas bagaimana klasifikasi layak atau tidaknya menerima bantuan pemerintah?
Menurut Fairus klasifikasi layak apabila usahanya atau pekerjaannya terganggu akibat adanya pandemi Covid-19.
"Misalnya punya usaha kantin kita anggap mampu. Tapi kalau kantinnya berada di sekolah, sementara di sekolah udah beberapa hari libur, tentu omsetnya berkurang kan. Anggap aja sebelumnya mampu, usahanya tutup karena dampak corona kita masukkan. Sama seperti supir taksi. Dia punya mobil pribadi, sementara turis banyak berkurang, kita masukkan," paparnya.
Sementara itu, bagaimana sistem karantina wilayah dan kapan penerapannya, Fairus juga tampak enggan berkomentar. Ia mengaku tidak memiliki wewenang menyebutkan hal tersebut.
"Seandainya saya tahu, tak mungkin saya punya wewenang mengatakannya," ujarnya.
Ia menambahkan, selama ini di Kecamatan Bengkong, ada klasifikasi data penerima bantuan dari pemerintah.
Di antaranya Data Basis Terpadu (DBT) adalah orang-orang yang memang penerima bantuan dari pemerintah.
