PASIEN Covid-19 Terbanyak di Kepri, Batam Belum Juga Ajukan PSBB ke Gubernur, Tjetjep: Bintan Sudah

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sudah diajukan oleh beberapa provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia.

Lantas bagaimana perkembangan PSBB di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini?

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang paling berpotensi diterapkan PSBB.

"Tetapi sampai hari ini, baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan sudah memasukkan usulan PSBB ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri," ungkap Tjetjep kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (21/4/2020) pagi.

• PSBB Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun Harus Serempak agar Tekan Penyebaran Covid-19

Menurut Tjetjep, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Pemko Tanjungpinang sedang menyelesaikan dokumen pengajuan PSBB.

Dokumen tersebut akan dikirim ke Pemprov Kepri dan diverifikasi oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri.

"Kami masih menunggu Batam dan Tanjungpinang mengajukan dokumen PSBB," ungkap Tjetjep.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri itu menjelaskan Kota Batam dan Kota Tanjungpinang sudah memenuhi persyaratan untuk diberlakukan PSBB.

Adapun persyaratan tersebut antara lain adanya transmisi lokal.

Di Kota Batam, transmisi lokal itu misalnya terlihat pada klaster Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam.

Banyak pegawai di dinas tersebut terpapar Covid-19.

Sedangkan di Kota Tanjungpinang, transmisi lokal itu bisa dilihat dari penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga.

"Bahkan beberapa wartawan pun sudah dinyatakan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP)," ujar Tjetjep.

Selain transmisi lokal, persyaratan lainnya adalah penyebaran Covid-19 sudah terjadi secara masif.

Baik di Kota Batam maupun Kota Tanjungpinang, Covid-19 sudah menyebar ke beberapa kecamatan secara masif.

"Nah, PSBB juga harus disertai kajian ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan," tambah Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri itu.

Walikota Sebut Tak Ada Rencana PSBB

Sebelumnya diberitakan, Pemko Batam hingga saat ini tidak menerapkan dan tidak memiliki rencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Batam.

Hal ini ditegaskan Walikota Batam saat berada di Panggung Utama Dataran Emgku Puteri, Batam Center, Jumat (17/4/2020) siang.

"Saya tidak pernah bicara PSBB. Kalau mau memberlakukan PSBB harus tunggu suratnya dari pusat," tegasnya.

Walaupun tidak menerapkan PSBB, seluruh masyarakat Batam dinilai sudah melakukan sesuai protokol kesehatan.

Misalnya pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan keluar rumah.

"Yang perlu kita laksanakan hari ini bagaimana penyakit tidak menular. Dan isi PSBB sebenarnya itu juga. Ada yang tak dijalankan di PSBB dan kita menjalankan. Apa? Kami menyisir seluruh masyarakat Kota Batam yang ada gejala covid-19. Daerah lain tak ada, kami melaksanakan itu. Karena saya ingin warga saya yang sakit jadi sehat semua. Kita bicara antisipasi," paparnya.

Diakuinya, sejauh ini Gubernur Kepri Isdianto memang sudah mengajukan kepada pemerintah pusat bahwasanya wilayah Kepri akan memberlakukan PSBB termasuk kota Batam sendiri.

"Kalau beliau (Gubernur) sudah mengajukan, kan tak mungkin saya ajukan lagi. Nanti tabrakan. Karena beliau ajukan seluruh provinsi termasuk Batam," tegasnya.

Artinya, tegas Rudi, untuk penerapan PSBB itu sendiri, akan diserahkan langsung ke Gebernur.

Tetapi, sebelum itu keluar mulai besok Pemko Batam sudah mulai membagikan sembako.

"Jika itu semua sudah diterima, maka akan kita lakukan phisycal distancing. Dan saya juga minta kepada perangkat RT dan RW untuk membantu kami pemerintah kota Batam untuk menjaga wilayah mereka masing-masing. Kalau boleh masyarakat jangan hilir mudik lagi. Sembako sudah dikasih, maka istirahat lah selama 14 hari," paparnya.

Ambil Sembako Tak Boleh Diwakilkan

Besok, Sabtu (18/4/2020) sembako gratis tahap I bagi warga Batam terdampak covid-19 akan mulai dibagikan.

Pembagian itu sebagai upaya untuk mendukung surat edaran mengenai kewajiban phisycal distancing dan pemakaian masker bagi warga Batam.

Walikota Batam, Muhammad Rudi berharap, setelah bantuan sembako tahap pertama dibagikan, masyarakat Kota Batam tidak lagi keluar rumah.

"Kita akan tindak warga yang keluar rumah. Saya ingin 14 hari itu betul-betul kita manfaatkan. Tak ada satupun yang ke lapangan maka persiapkanlah diri. Boleh keluar, beli apa adanya yang dibutuhkan kemudian istirahat lagi di rumah setelah 14 hari baru kita lihat," ujar Walikota di Panggung Utama Engku Puteri, Jumat (17/4/2020).

Selama proses ini Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 tetap menyisir kondisi warganya melalui camat dan lurah.

Jika ada warga terpaksa harus ada yang keluar, maka tetap menggunakan masker.

"Ada kata Pak wakil orang tanpa gejala keluar tapi sakit. Tapi dia bisa sembuh," katanya.

Rudi mengakui paket sembako ini isinya tidak sama semua.

Sehingga diharapkan masyarakat tidak banyak protes dan posting ke media sosial.

"Kepada masyarakat jangan ada yang protes mungkin isi sembakonya tak sama. Maklumlah sebagian dari anggaran pemerintah, 1/3-nya dari pengusaha luar. Masalahnya hari ini mau cari gulanya susah. Ada nanti yang dapat gula, ada yang tak dapat gula. Jadi diganti dengan susu kental manis. Jadi jangan nanti diperdebatkan. Kami berusaha melengkapi agar semua mendapat sembako paket pertama. Saya luruskan jangan ada protes masukkan medsos lagi," paparnya.

Sembako yang menggunakan anggaran pemerintah, paketnya antara lain, 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir.

Sedangkan paket sembako yang menggunakan anggaran pengusaha di antaranya, 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng dan susu kental manis.

"Kalau ada paketnya lain juga saya kira itulah bantuan dari swasta dan tak usah dipermasalahkan kenapa tak sama," katanya.

Selanjutnya, bantuan paket sembako tahap kedua akan dilakukan pada awal Mei mendatang.

Pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 300 ribu paket sembako dari bantuan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Paketnya sudah saya minta sama pak Gubernur kalau boleh beras 10 kilogram, minyak goreng 3 liter dan indomie 1 kotak," harap Rudi.

Selanjutnya bantuan paket sembako tahap ketiga dari Pemko Batam dan tahap keempat dari BP Batam akan disamakan. Rudi sudah menganggarkan bantuan tersebut.

"Kita sudah dapat surat izin untuk menganggarkan itu," katanya.

Rudi berharap pembagian sembako ini bisa berjalan dengan efektif.

Dimulai dari April, awal Mei, awal Juni, Juli, dan Agustus.

"Sehingga ada 6 kali. 2 kali sini, 2 kali BP dan 2 kali provinsi," tuturnya.

Rudi mengaku bantuan ini memang tidak mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Kota Batam.

Namun, ia mengingatkan lagi, keuangan Pemko Batam sangat terbatas, sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kota Batam.

"Artinya bantuan kita ini ingin mengurangi beban bapak ibu sekalian. Bukan memenuhi. Artinya kalau sudah bantu, kita berharap seluruh protokol kesehatan masyarakat dipatuhi. Kalau boleh 2 bulan pemutusan mata rantai covid selesai, tapi sembako tetap dibagikan 6 bulan. Kita berharap bulan ketiga keempat ekonomi mulai merangkak," katanya.

Rudi menambahkan dalam pembagiannya Camat dan Lurah akan turun ke lapangan dibantu oleh TNI dan Polri.

Pengambilan sembako pun tak boleh diwakilkan.

"Yang mengambil itu Kepala Keluarga, atau isterinya yang menandatangani by name dan by address itu sendiri. Sehingga saya meminta bantuan RT RW. Tak semua kita berikan. Jumlah KK ada 415 ribu. Yang kita bantu hanya 290 ribuan. Berarti ada 115 ribu tak dibantu karena punya kemampuan sendiri. Malah saya mohon mereka juga memberikan bantuan karena uang Pemko gak cukup," paparnya. (TRIBUNBATAM.id/Thomlimah Limahekin/Roma Uly Sianturi)