Kadisdukcapil Bintan Ungkap Kendala Verifikasi Data Warga Penerima Bantuan, Sebut Data Ganda

"Misalnya contoh data nama A muncul di kelurahan A dan desa B. Begitu juga di kecamatan muncul dua nama dengan NIK yang sama, itu karena pindah dan warga tidak update posisi tempat tinggalnya. Sehingga saat dicocokkan ke sistem tidak sinkron dan terbaca. Itulah menjadi masuk data pada kategori penerima bantuan yang datanya masih diverifikasi," ungkapnya.

Tidak hanya masalah itu, Ismail juga menemukan ada warga yang memiliki KK, namun KK anaknya yang sudah berkeluarga masih masuk di KK Bapak/ibunya.

Sehingga ketika didata dalam penerima bantuan, jadi masuk dalam NIK atau KK yang sama, sementara yang menerima bantuan juga ada anaknya yang sudah menjadi kepala keluarga dalam NIK yang sama.

"Itulah kendalanya lagi, seharusnya seorang anak yang sudah berkeluarga harus di keluarkan dari KK orangtuanya dan buat KK baru, sehingga NIK KK-nya berbeda," jelasnya.

Ismail berharap warga segera mengupdate dan mengurus segala dokumen kependudukan, supaya disaat ada keperluan untuk bantuan seperti saat ini datanya singkron dan update di sistem Disdukcapil Bintan.

Warga Keluhkan Sistem Data Acuan Penerima Bantuan

Warga di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri mengeluhkan sistem data kependudukan di Disdukcapil Bintan.

Data warga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), diketahui tidak sinkron dengan data yang ada pada sistem di Disdukcapil Bintan.

Sementara, warga sudah mengurus dokumen kependudukan tersebut sesuai dengan prosedur.

Keluhan warga itu terungkap saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Daerah yang telah di mulai sejak Jumat(8/5/2020) lalu.

Dimana ada sejumlah warga yang sudah didata dan memiliki dokumen KK dan KTP, tetapi tidak masuk dalam kategori penerima bantuan dari tiga kategori yakni BLT Daerah, BLT Pusat dan PKH.

Otomatis, warga tersebut masuk dalam kategori warga yang datanya masih proses verifikasi yang angkanya lebih kurang 3.278 orang.

"Sudah kasih fotkopi KTP dan KK. Katanya untuk terima bantuan. Setelah data keluar, nama saya tidak ada pada 3 kategori yang disampaikan Pemerintah Daerah," sebut seorang warga Kijang Kota, sebut saja Cecep, Selasa (12/5/2020).

Ia menyayangkan pendataan sebagai penerimaan bantuan yang menurutnya masih amburadul.

Sisi lain, warga yang sudah melampirkan fotokopi KTP dan KK sudah berharap besar dengan bantuan yang bakal mereka terima.