Tolak Mahathir Mohamad Jadi Calon PM Malaysia, Anwar Ibrahim Sebut Tak Bisa Percaya 100 Persen

Langkah Mahathir Mohamad terhalang dukungan dari pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Ia sebut tak bisa percaya 100 persen pada Mahathir Mohamad.

AFP/MOHD RASFAN
Mahathir Mohamad (kanan) bersama tokoh politik Anwar Ibrahim (tengah) dan Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin pada 1 Juni 2018. Anwar Ibrahim ungkap tak bisa percaya 100 Persen kepada Mahathir. 

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Ketegangan antara para politisi senior Malaysia kembali terjadi.

Kali ini, langkah Mahathir Mohamad terhalang dukungan dari pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim.

Bahkan Anwar Ibrahim menyebutkan ia tak bisa percaya 100 persen kepada Mahathir Mohamad.

Anwar kembali angkat bicara mengenai pasang surutnya hubungan dengan mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut, melalui live streaming Facebook Minggu malam (21/6/2020).

Anwar Ibrahim dengan gamblang mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada sosok Mahathir.

“Berdasarkan pengalaman, saya tidak dapat percaya 100 persen kepada Tun Dr Mahathir.” ucapnya.

Miliki Efek Samping dan Komplikasi, Malaysia Sebut Dexamethasone Jangan Disalahgunakan

Pernyataan Anwar berselang beberapa hari setelah partai pimpinannya, Partai Keadilan Rakyat (PKR), dengan tegas menolak mencalonkan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).

Anwar melanjutkan, ketidakpercayaan bukan hanya datang dari PKR melainkan juga dari mitra koalisi Partai Aksi Demokrat (DAP) dan Partai Amanah.

Politisi berusia 73 tahun itu mengungkapkan, komponen partai Pakatan Harapan telah sepakat dengan proposal koalisi mengajukan dirinya sebagai calon PM Malaysia.

Namun Mahathir menolak dan mengajukan proposal kedua, yang akan mencalonkan dirinya kembali untuk ketiga kalinya sebagai orang nomor satu di Negeri “Jiran”.

“Kita telah memberitahu Tun bahwa beliau sudah berkuasa 24 tahun, waktunya bagi dia untuk mencalonkan sosok lain.

Kita juga sudah membuat perjanjian,“ lanjut Anwar.

Ia merujuk ke kesepakatan lama bahwa Mahathir akan menyerahkan kekuasaan kepada dirinya setelah 2 tahun menjabat.

Meski begitu, Dr M tetap bersikukuh ingin kembali dicalonkan, imbuh Anwar.

Kemelut transisi Mahathir ke Anwar

Mahathir mengajukan agar Pakatan Harapan mencalokan dirinya sebagai PM Malaysia, dengan kesepakatan baru menandatangani perjanjian hitam putih mengangkat Anwar sebagai Deputi Perdana Menteri (DPM) dan menyerahkan kekuasaan setelah 6 bulan.

DAP dan Amanah mendukung proposal kedua ini, karena percaya Mahathir dapat mengumpulkan mayoritas kursi di parlemen untuk menggulingkan pemerintahan Perikatan Nasional (PN) pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Anwar sejauh ini belum dapat mengumpulkan mayoritas minimal 112 kursi yang diperlukan. Namun Anwar dan PKR menolak mentah-mentah proposal kedua tersebut.

Penolakan suami Wan Azizah itu didasari kekhawatirannya terkait isu transisi kekuasaan, yang menyudahi 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan akan kembali menjadi bahan pergunjingan dan persoalan politik seperti yang terjadi sebelumnya.

“Kita sedang menghadapi wabah Covid-19 serta gangguan ekonomi yang ditimbulkan. Jika saya memilih jadi deputi Mahathir, kemelut politik mengenai transisi akan kembali muncul dan menganggu pemulihan Malaysia.”

Anwar juga tidak lupa pengalaman pahitnya ketika dipecat Mahathir sebagai DPM 22 tahun silam, yang membuatnya berakhir menjadi pesakitan politik di penjara.

Anggota parlemen dari Port Dickson itu memberi isyarat tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

Tidak ketinggalan, Anwar menimpali Mahathir juga belum mampu mengumpulkan mayoritas kursi.

Hubungan Anwar dan Mahathir memang penuh gejolak selama 2 dekade terakhir. Kedua musuh bebuyutan itu secara mengejutkan memilih berkoalisi pada pemilu 2018 yang mereka menangkan.

Namun keengganan Mahathir menepati janji penyerahan kekuasaannya terhadap Anwar membuat hubungan kedua politisi senior ini kembali memanas.

Rasa saling tidak percaya antara satu sama lain memunculkan deadlock atau kebuntuan calon perdana menteri antara Mahathir yang memperumit upaya Pakatan Harapan untuk menumbangkan Muhyiddin.

Pakatan Harapan menyebut pemerintahan Muhyiddin “ilegal” dan menyerukan mandat rakyat berdasarkan hasil pemilu 2018 dikembalikan.

Dunia politik Malaysia masih tidak stabil sejak Muhyiddin naik ke kursi perdana menteri pada 1 Maret.

Pria berusia 73 tahun itu memimpin dengan mayoritas sangat tipis, dua kursi di parlemen.

Baik kubu PN maupun PH masih sibuk melobi parlemen untuk mengganti dukungan dan afiliasi politik mereka.

Pemilu dini telah digaungkan oleh sejumlah politisi senior Perikatan Nasional sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri instabilitas politik.

Kembali Memanas, Anwar Ibrahim Tolak Mahathir Mohamad Sebagai Calon PM Pakatan Harapan

 Polemik politik Malaysia, khususnya antara Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim kini menuai sorotan.

Dua politis senior Malaysia ini dikabarkan memasuki babak baru dalam pasang surut relasi keduanya.

Anwar Ibrahim menolak jika Mahathir Mohamad diajukan sebagai calon Perdana Menteri Malaysia.

Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar melalui rapat darurat, Jumat siang (19/6/2020) menolak secara resmi pengajuan Mahathir sebagai calon PM koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH).

PKR bersikukuh sosok Anwar sebagai calon yang tepat untuk memimpin Malaysia jika Pakatan berhasil menggulingkan pemerintahan Perikatan Nasional (PN) Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

“Partai telah memutuskan untuk tidak mendukung nominasi Tun Dr Mahathir sebagai PM namun tetap terbuka untuk menggelar diskusi demi menyelamatkan Malaysia dan memulihkan kembali mandat rakyat.” bunyi pernyataan PKR dikutip Malay Mail.

Deadlock Mahathir dan Anwar

Keputusan PKR adalah pukulan telak bagi Pakatan untuk merebut kembali Putrajaya setelah kehilangan kekuasaan pada 1 Maret lalu.

Tanpa PKR, jalan Pakatan mencapai mayoritas 112 kursi untuk membentuk pemerintahan baru semakin terjal.

Saat ini koalisi Pakatan Harapan yang terdiri dari PKR, Partai Aksi Demokrat (DAP), dan Partai Amanah memiliki 91 kursi.

Mahathir dan empat parlementarian lain yang dipecat oleh partai Bersatu memilih berkaukus dengan Pakatan.

Pakatan juga mendapat dukungan dari partai regional Warisan yang berkuasa di negara bagian Sabah dan dua partai kecil lainnya yaitu Partai Sarawak Bersatu (PSB) dan UPKO.

Total dukungan jika dikalkulasi adalah 108 kursi dari 222 kursi Dewan Rakyat.

Kemelut politik di Pakatan tidak terlepas dari deadlock atau kebuntuan calon PM antara Mahathir dan Anwar.

Mahathir mendapat dukungan semua komponen partai kecuali PKR kembali ke tampuk kekuasaan untuk ketiga kalinya.

Politisi kawakan berusia 94 tahun itu sepakat akan mengangkat Anwar sebagai Deputi Perdana Menteri dan menandatangani perjanjian hitam putih menyerahkan kekuasaan kepada Anwar setelah 6 bulan menjabat.

Dr M, panggilan akrabnya, menilai dia masih memiliki tugas yang tidak terselesaikan setelah lengser dan bertekad akan membersihkan kembali Malaysia dari ketidakbecusan Muhyiddin.

Namun proposal ini ditanggapi dingin Anwar dan PKR yang menyalahkan pengunduran diri mendadak Mahathir sebagai biang kerok kolapsnya koalisi Pakatan Harapan yang berkuasa selama 22 bulan sejak kemenangan mengejutkan pada pemilu Mei 2018.

PKR juga masih berang dengan Mahathir yang tidak menepati janjinya untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar setelah 2 tahun menjabat.

Sejauh ini diyakini Mahathir memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan Anwar untuk melobi anggota parlemen PN untuk berpindah ke PH, khususnya dari blok Gabungan Partai Sarawak di Malaysia Timur yang mengontrol 18 kursi krusial.

Perpecahan di kubu oposisi tentunya adalah kabar baik bagi Muhyiddin yang masih sibuk menkonsolidasikan kursi PM setelah menjabat hampir 4 bulan.

Muhyiddin hanya mengontrol mayoritas tipis 2 kursi dengan dukungan 114 kursi. Pemerintahannya juga akan menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan Mahathir ketika parlemen kembali bersidang bulan depan.

Perdana Menteri berusia 73 tahun itu diberitakan sedang mempertimbangkan menggelar pemilu dini dalam waktu dekat untuk mengakhiri ketidakstabilan politik di mana anggota parlemen berpotensi terus mengganti afiliasi dan dukungan politik mereka.

(*)

Penumpang Malaysia Lebih Banyak Dibanding Singapura, Aktivitas di Pelabuhan Internasional Batam Naik

Mengenal Gerakan Cuti-cuti Malaysia, Cara Pemerintah Untuk Promosikan Pariwisata Domestik

Suhu Politik Malaysia Kembali Memanas Setelah Anwar Ibrahim Tolak Mahathir Mohamad

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anwar Ibrahim Tak Bisa Percaya 100 Persen kepada Mahathir, Ini Alasannya".

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved