Terkait UU Keamanan Nasional, Inggris dan Australia Tawarkan Kewarganegaraan bagi Warga Hong Kong

TRIBUNBATAM.id - Terkait undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, Inggris menyebut bahwa langkah China yang telah memberlakukan  UU tersebut adalah sebuah pelanggaran yang "jelas dan serius" terhadap Deklarasi Bersama 1984. 

Inggris juga mengatakan, akan menawarkan kewarganegaraan bagi sekitar 3 juta penduduk bekas koloninya tersebut.

"Diundangkan dan diberlakukannya undang-undang keamanan nasional ini merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama China-Inggris," kata Perdana Menteri, Boris Johnson kepada parlemen, Rabu (1/7/2020).  

Dikatakan Johnson, Inggris akan mendukung janjinya untuk memberikan pemegang paspor British National Overseas (BNO) di Hong Kong jalan menuju kewarganegaraan Inggris. 

Sekitar 350.000 pemegang paspor Inggris dan 2.6 juta lainnya yang memenuhi syarat bisa tinggal di Inggris selama 5 tahun.

Langkah tersebut akan memungkinkan mereka untuk menetap di Inggris. 

Setelah setahun, mereka bisa mengajukan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan. 

Sebelumnya, pemegang paspor BNO di Hong Kong dijamin dengan status sosial pada 1980 tapi saat ini memiliki hak terbatas dan hanya bisa mengakses visa ke Inggris selama 6 bulan. 

Dalam hal ini, mereka juga bisa mengajukan diri untuk status tempat tinggal dan setahun kemudian bisa mendaftar sebagai warga negara Inggris.

Pada Selasa (30/6/2020), Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, terkait UU Keamanan Nasional China untuk Hong Kong memberikan pernyataannya. 

Menurutnya, hal itu merupakan 'pelanggaran jelas dan serius' atas kesepakatan resmi deklarasi gabungan Sino-Inggris 1985. 

Sebuah perjanjian yang mengatur tentang kebebasan warga Hong Kong yang dilindungi selama 50 tahun setelah China mengambil kedaulatan pada 1997. 

Sementara itu, dilansir media Perancis AFP, selain Inggris, Australia juga secara aktif mempertimbangkan penyediaan tempat perlindungan bagi warga Hong Kong sebagai respons atas diberlakukannya UU Keamanan Nasional China terhadap Hong Kong. 

Sikap itu tentu meningkatkan tegangan antara Sydney-Beijing. 

Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa situasi di hong kong sangat memprihatinkan dan pemerintahannya telah mempertimbangkan secara saksama untuk mempersilakan warga Hong Kong ke Australia.

Ketika ditanya apakah Australia akan memperpanjang rencana penyediaan perlindungan kepada warga Hong Kong, Morrison menjawab, "Ya." 

Menurutnya, tindakan itu akan segera dipertimbangkan oleh kabinetnya, dan kemungkinan besar akan diterima.

Menurut Morrison pertimbangan Australia untuk memberi perlindungan terhadap warga Hong Kong adalah sikap yang sangat penting dan konsisten. 

Penawaran dari Australia ini datang sehari setelah Inggris mengumumkan 'alternatif' bagi mereka warga Hong Kong yang memegang paspor BNO beserta keluarga mereka untuk mendaftarkan diri menjadi warga negara Inggris.

Ada pun Kedutaan China di Canberra, pada Kamis (2/7/2020) menampik kritik yang dilayangkan pada UU Keamanan Nasional tersebut.

Kedutaan China merilis pernyataan kepada Australia untuk "berhenti mencampuri urusan dalam negeri antara Hong Kong dan China."

Pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa China kecewa terhadap respons Australia terkait UU setelah Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengungkapkan keprihatinan mendalam akan UU baru di Hong Kong pada Rabu kemarin.

Morrison mengatakan belum ada keputusan mutlak yang telah dikeluarkan Australia tentang bagaimana pengaturan Australia akan disusun namun Negeri "Kangguru" itu telah menyiapkan langkah-langkah dan menyediakan dukungan untuk warga Hong Kong. 

Pernyataan dari Kedubes China itu muncul karena baru-baru ini Australia telah mengusulkan agar diadakan investigasi independen terkait kemunculan virus corona di China.

Canberra juga telah membalas serangan 'tekanan ekonomi' dari China dengan menggunakan isu geopolitik dalam kasus Huawei.

Sementara itu, China telah memperingatkan para muridnya dan wisatawan agar mempertimbangkan keputusan mereka jika ingin sekolah di Australia. Selain itu, China juga memboikot barang-barang dagangan Australia dan memidana mati seorang warga Australia yang tersangkut kasus narkoba dan ditangkap di China. (*)

Sumber: kompas.com

• Konflik dengan 1 Hotel di Batam, Wahyu Ngaku Tak Bisa Tidur, Terbayang Didatangi Polisi Bersenjata

• Resep Balado Telur Cabai Hijau, Menu Makan Malam khas Minangkabau yang Lezat, Cocok untuk Pemula

• Pembebasan Biaya Tarif Listrik Akibat Covid-19 Diperpanjang Hingga September, Berikut Caranya

• All Garuda Indonesia Flight Crew that Serving the India-Fiji Route Negative of Corona Virus

• Kenapa Stres Bisa Bikin Nafsu Makan Meningkat? Ini dia Jawaban dan Cara Mengatasinya