Pilkada di Tengah Corona, Bawaslu Bintan Bekali Jajarannya dengan APD dan Suplemen

Agus juga menjelaskan, setiap pelanggaran Pilkada yang mengandung unsur pidana akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Bintan tetap berkoordinasi dengan KPU maupun Bawaslu dalam pengawasan Pilkada serentak.

"Ada Gakkumdu, semua indikasi pelanggaran yang ada pidananya akan diproses lewat Gakkumdu. Koordinasi kami lakukan juga dengan sejumlah paetai politik. Tujuannya untuk menciptakan suasana tenang dan nyaman selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak berlangsung," ucapnya.

Potensi Kampanye Hitam di Tanjungpinang

Anggota Polres Tanjungpinang makin intens mengawasi media sosial jelang Pilkada Serentak di Provinsi Kepri.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP M Iqbal bahkan memerintahkan Tim Cyber medsos Polres Tanjungpinang untuk mengintai postingan-postingan yang melanggar hukum, khususnya yang melanggar UU ITE.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada Kepri rencananya akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

"Khususnya saat tahapan kampanye. Kami sudah perintahkan Ketua tim cyber untuk memantau medsos," ujarnya.

Iqbal mengakui, potensi black campaign saat tahapan kampanye Pilkada Kepri begitu besar.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial.

Jadikan media sosial sebagai sarana silaturahmi, menemukan informasi, dan mencari ilmu.

"Kalau niat bermedia sosial untuk kebaikan, tidak akan ada postingan yang akan berhadapan dengan hukum. Maka bersama-sama ingatkan keluarga dan saudara-saudara kita," imbaunya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Sriwati menyampaikan tahapan yang tengah berjalan tersebut wajib mengedepankan protokol kesehatan.

Saat ini verifikasi faktual masih dilakukan terhadap calon perseorangan, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kota Batam dan Kabupaten Anambas.

Kota Batam ada satu pasang calon, Rian Ernest Tanudjdja bersama Yusiani Gurusinga.