Najib Razak Dihukum Atas Kasus Korupsi 1MDB, Kekuasaan Muhyiddin Yassin Makin Kuat?

Editor: Putri Larasati Anggiawan

TRIBUNBATAM.id, KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri ( PM) Malaysia Najib Razak baru-baru ini telah dikenakan hukuman penjara atas kasus skandal 1Malaysia Development Berhad ( 1MDB).

Tragedi tersebut dikabarkan telah memperkuat kekuasaan PM Malaysia saat ini, Muhyiddin Yassin.

Dilansir dari Channel News Asia pada Rabu (29/7/2020), para analis sudah memprediksi akan hal itu.

Najib dinyatakan bersalah pada Selasa (28/7/2020) atas tujuh dakwaan termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan kriminal.

Dalam persidangan pertama yang digelar pada Selasa tersebut, Najib dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit (Rp 719 miliar).

Mantan PM Malaysia periode 2009-2018 itu dianggap bertanggung jawab atas transfer 42 juta ringgit (Rp 143,6 miliar) dari mantan anak usaha 1MDB, SRC International, ke rekeningnya.

• Fakta dan Kronologi Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia hingga Dijemput Pesawat

“Secara politis, [putusan pengadilan] memperkuat kekuasaan Muhyiddin.

Dia dapat mengklaim bahwa upaya anti-korupsi yang dimulai di bawah koalisi Pakatan Harapan (PH) terus berlanjut di bawahnya,” kata analis politik dari Sunway University, Wong Chin Huat.

Ketika koalisi PH menang dalam pemilihan umum 2018, Muhyiddin bersumpah untuk mengakhiri korupsi dan memulai investigasi terhadap Najib dan 1MDB.

Awal tahun ini, ketika pemerintah PH jatuh dan koalisi Perikatan Nasional (PN) mengambil alih kekuasaan, Muhyiddin dalam pidato perdananya sebagai PM Malaysia menyatakan bahwa ia ingin memimpin pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

Untuk susunan kabinetnya, Muhyiddin juga menghindari beberapa tokoh senior dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) termasuk Najib.

Peneliti Senior dari Singapore Institute of International Affairs, Oh Ei Sun, rekan menambahkan bahwa perjuangan Muhyiddin dalam memerangi korupsi belum surut.

Sekitar lima tahun yang lalu, Muhyiddin diberhentikan dari jabatan kabinetnya di bawah pemerintahan Barisan Nasional setelah dia secara terbuka mengkritik penanganan Najib terhadap skandal 1MDB.

"Dengan vonis ini, Muhyiddin sekarang dapat mengatakan bahwa, 'selama ini saya benar'," kata Oh Ei Sun.