Takut Covid-19 Kembali Menyebar di Korea Utara, Kim Jong Un Tolak Bantuan Internasional

Editor: Putri Larasati Anggiawan

TRIBUNBATAM.id, PYONGYANG - Korea Utara telah mengumumkan pencabutan lockdown di Kaesong.

Bersamaan dengan itu, Kim Jong Un menyatakan menolak bantuan internasional dalam rapat partai Kamis (13/8/2020).

Pemimpin Korea Utara ( Korut) itu akan menutup perbatasannya sementara.

Selama berpekan-pekan, ribuan orang di Kaesong telah dikarantina karena kekhawatiran atas penyebaran virus Corona.

Hal itu diutarakan oleh Pemerintah Korut sebagaimana dilansir dari Associated Press, Jumat (14/8/2020).

Itu karena negara fokus melakukan kampanye anti-virus yang agresif dan membangun kembali ribuan rumah, jalan, dan jembatan yang rusak akibat hujan lebat dan banjir dalam beberapa pekan terakhir.

• Korea Utara Mencabut Lockdown di Kaesong, Kim Jong Un Sebut Covid-19 Terkendali Stabil

KNCA melaporkan Kim menunjuk Kim Tok Hun untuk menggantikan Kim Jae Ryong sebagai perdana menteri setelah kabinet mengevaluasi kinerjanya.

Memasuki tahun terakhir dari rencana pembangunan nasional lima tahun, Kim Jong Un pada Desember 2019 menyatakan "terobosan frontal" terhadap sanksi internasional sambil mendesak bangsanya untuk tetap tangguh berjuang untuk kemandirian ekonomi.

Tetapi para ahli mengatakan krisis Covid-19 kemungkinan menggagalkan sejumlah target utama Kim dengan memaksa negara itu melakukan lockdown yang menutup perbatasan dengan China.

Penutupan perbatasan tersebut berpotensi menghambat kemampuannya untuk memobilisasi tenaga kerja.

Dalam rapat tersebut, Kim mengatakan penyebaran virus Corona di Kaesong telah dinyatakan dapat dikendalikan setelah tiga pekan karantina dan berdasarkan “verifikasi ilmiah”.

KNCA melaporkan Kim juga berterima kasih kepada warga Kaesong yang telah mau bekerja sama selama karantina.

Kim mengatakan Korut sekarang menghadapi tantangan ganda yakni menangkis Covid-19 yang semakin memburuk di tataran global dan memperbaiki kerusakan akibat hujan lebat beberapa pekan terakhir.

KCNA melaporkan tanaman seluas 39.296 hektare rusak secara nasional dan 16.680 rumah serta 630 bangunan umum rusak atau kebanjiran.