Sudah 6 Bulan Corona di Indonesia, Ancaman Masih Tinggi Jangan Acuh Protokol Kesehatan

Sudah 6 Bulan Corona di Indonesia, Ancaman Masih Tinggi Jangan Acuh Protokol Kesehatan

TRIBUNBATAM.id - Virus corona jenis baru atau Covid-19 telah menyerang dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020.

Di Indonesia kasus terkonfirmasi positif pertama kali terdeteksi pada Maret 2020.

Sejak saat itu pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak penyebaran pandemi.

• Penembak Dikerahkan, yang Merongrong Kepemimpinan Kim Jong Un Siap-siap Lenyap

Hingga awal September 2020, kasus-kasus baru positif corona terus bermunculan.

Di sisi lain belum ada kepastian apakah vaksin untuk melawan corona yang sedang tahap uji coba sudah efektif atau tidak.

Hingga kini sudah genap 6 bulan virus corona menyebar di Indonesia.

Kala itu, kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Maret 2020.

"Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu.

Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata Jokowi kala itu.

• Tempat Uji Nyali Wisatawan, Destinasi Gerbang Neraka Punya Lubang Menganga dan Api Abadi

"Dicek dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif corona," lanjut Jokowi.

Pernyataan itu merupakan awal perjalanan panjang Indonesia dalam perang melawan virus yang pertama ditemukan di Kota Wuhan, China.

Hingga 6 bulan lamanya, belum ada tanda perang melawan coronA akan berakhir.

Jumlah rata-rata kasus infeksi harian pun semakin naik.

Maka tak heran jika Indonesia kini disebut telah memasuki fase awal kritis Covid-19.

• Mengerikan, FBI Selidiki Temuan 10 Ton Organ Manusia Beku dan Daftar Harganya

"Indonesia ini sudah memasuki fase kritis awal yang diperkirakan mengalami puncak di awal Oktober 2020, khususnya Jawa.

Ini bisa berlangsung lama, bisa sampai akhir tahun," kata epidemiolog Griffith University Dicky Budiman, 26 Agustus 2020.

Sejauh ini, 180.646 kasus infeksi telah dikonfirmasi dengan 7.616 kematian dan 129.971 pasien sembuh.

Ini adalah beberapa catatan dan semua orang tak boleh kendur, terutama untuk patuh protokol pencegahan Covid-19.

Kurang Jumlah Pengujian

Salah satu masalah yang belum teratasi dalam hal penanganan Covid-19 adalah jumlah testing yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan ketentuan WHO, standar pengujian virus corona adalah 1 per 1.000 penduduk per satu pekan.

Tercatat hanya DKI Jakarta yang hampir mencapai standar itu.

Jika dilihat secara nasional, pemerintah telah melakukan tes Covid-19 sebanyak 2.3 juta spesimen dari 1.333.985 orang, hingga Rabu (2/9/2020).

• Mengenal Sosok Putra Siregar, Bos PS Store dan Youtuber yang Terjerat Kasus Handphone Ilegal

Meski jumlah pemeriksaan harian bertambah, angka itu masih termasuk yang paling rendah di antara negara lainnya.

"Kalau saja Indonesia bisa melakukan 50.000-100.000 testing per hari, tentu akan sangat menunjang keberhasilan kita dalam mengendalikan pandemi ini," ujar Dicky.

Sempat mengalami penurunan beberapa pekan lalu, DKI Jakarta kembali mencatatkan kenaikan grafik kasus harian dan memuncaki daftar teratas kasus virus corona, menggeser Jawa Timur.

Hingga 30 Agustus, 74 persen dari 4.456 tempat tidur di ruang isolasi di rumah sakit telah terisi oleh pasien Covid-19.

Sementara itu, 81 persen dari 483 tempat tidur ruang ICU di rumah sakit rujukan telah digunakan untuk merawat pasien virus corona.

• Amankan 56 Pria di Apartemen, 9 Penyelenggara Pesta Seks Gay Ditetapkan Tersangka

Dengan kondisi tersebut ditambah munculnya klaster rumah tangga akibat isolasi mandiri, Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan regulasi agar seluruh pasien bisa diisolasi di rumah sakit, meski hanya bergejala ringan atau tanpa gejala.

Klaster Perkantoran

Klaster perkantoran mulai bermunculan pada Juli 2020 lalu, seiring dibukanya kembali roda perekonomian di Indonesia.

Tak hanya kantor swasta, sejumlah kantor lembaga dan kementerian pun ikut terpapar virus corona.

Terbaru, kantor Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) harus ditutup setelah ditemukan sejumlah kasus Covid-19.

Karenanya, Dicky menganggap opsi utama yang harus diambil dalam fase ini adalah membelakukan kembali work from home (WFH) bagi kantor non-esensial.

"WFH harus jadi opsi utama, terutama kantor yang non-esensial dan orang-orang yang berisiko harus bekerja di rumah sampai setidaknya akhir tahun," kata Dicky, 28 Agustus 2020.

Konsep Gas dan Rem

Pada 25 Juni 2020, Jokowi memperkenalkan konsep gas dan rem.

Kedua konsep itu merujuk pada keseimbangan antara penanganan kesehatan dan ekonomi negara.

"Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan.

Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu," kata dia.

• Sri Paus Fransiskus Cium Bendera Lebanon dan Berdoa, Muncul Perdana sejak 6 Bulan Terakhir

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono pun mengingatkan kembali konsep itu.

Menurut dia, pemerintah sudah cukup dalam menginjak gas untuk menggenjot sektor perokonomian melalui pelonggaran.

Oleh karena itu, ia meminta Jokowi untuk kembali memperketat pembatasan aktivitas warga.

Sebab, lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir mulai terlihat.

"Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi.

Harusnya tidak ada pelonggaran," kata Tri, 31 Agustus 2020.

Dampak Libur Panjang

Anggota Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah juga mengakui bahwa lonjakan kasus beberapa hari terakhir merupakan dampak dari libur panjang.

"Ya bisa jadi (kenaikan kasus dipengaruhi libur panjang).

Kita melihat efek libur panjang terhadap kenaikan jumlah kasus yang ada," kata Dewi, 2 September 2020.

Sebab, tingginya mobilitas saat libur panjang memperbesar peluang penularan terjadi.

• Jilid Dua Bentrokan Berdarah India Vs China, Pasukan Khusus Negeri Bollywood Tewas di Himalaya

Menurutnya, dampak dari libur panjang tidak terlihat dalam sehari atau dua hari setelah liburan.

"Tapi manifestasinya saat sudah ke RS dan diperiksa, saat sudah berjalan dan sebagainya.

Sehingga, ada delay (jeda) mungkin sekitar dua hingga tiga pekan baru kelihatan kenaikannya di mana," jelas dia.

Penerapan Larangan Berkumpul

Pada Maret 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz mengeluarkan maklumat nomor MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Maklumat itu berisi larangan kepada masyarakat untuk berkumpul atau mengadakan kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan massa.

Ada beberapa bentuk tindakan pengumpulan massa yang dimaksud dalam maklumat itu, yaitu pertemuan sosial, budaya, keagamaan, seminar, kegiatan konser, festival, resepsi keluarga, kegiatan olahraga dan kesenian, unjuk rasa, pawai, dan jasa hiburan.

• WOW, 56 Pria Digerebek Pesta Homoseksual di Apartemen Jakarta Terinspirasi dari Thailand

Akan tetapi, maklumat tersebut telah dicabut pada awal Juli 2020.

Dengan pencabutan itu, kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan massa kini tak lagi dilarang.

.

.

.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 6 Bulan Virus Corona di Indonesia: Ancaman Masih Tinggi dan Kita yang Tak Boleh Kendur...