Putra dan Menantu Presiden Jokowi Maju Pilkada, Mahfud MD Sebut Nepotisme Tak Selalu Bisa Dilarang!

Putra dan Menantu Presiden Jokowi Maju Pilkada, Mahfud MD Sebut Nepotisme Tak Selalu Bisa Dilarang!

TRIBUNBATAM.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun ini akan berlangsung pada Desember mendatang.

Saat ini, di sejumlah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja disibukkan dengan aktivitas pendaftaran para calon kepala daerah.

• Putusan MK soal Dinasti Politik Berpotensi Dibajak Politisi Lokal

Pilkada tahun ini publik juga mencatat, adanya beberapa nama yang terkait dengan pimpinan daerah yang sedang menjabat bahkan pejabat negara.

Di Batam, Kepri misalnya, Marlin Agustina yang merupakan istri Wali Kota Batam Muhammad Rudi, maju sebagai calon wakil gubernur Kepri mendampingi Ansar Ahmad.

• Inilah Tiga Dinasti Politik di Indonesia, Ini Modus Melanggengkan Kekuasaannya! Siapakah Juaranya?

Sementara secara nasional, nama paling populer adalah Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

Sejak nama Gibran Rakabuming Raka diusung PDIP dalam Pilkada Solo 2020.

Pengusungan nama Gibran menulai pro dan kontra.

• Anak & Menantu Jokowi Resmi Daftar ke KPU, Ini Janji Politik Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution

Pasalnya, Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Jokowi berniat untuk membangun dinasti politik.

Terlebih, menantu Jokowi, Bobby Nasution juga mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah Desember mendatang.

• PDIP Bergejolak, Kader Senior Tolak Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Pilih Akhyar Nasution

Bobby diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra di Pilkada Medan untuk memperebutkan kursi wali kota.

Praktik politik nepotisme lantas disoroti oleh berbagai elite dan pihak-pihak tertentu.

Sikap Jokowi membiarkan anak dan menantunya maju di Pilkada dianggap menyalahi aturan.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, hal semacam itu tidak bisa dihindari.

Melansir Kompas.com, Mahfud MD menilai praktik nepotisme atau kekerabatan tidak dapat dihalangi oleh hukum dan konstitusi.

• Di ILC Mahfud MD Tegaskan Usut Tuntas Djoko Tjandra, Semua yang Terlibat Harus Ditindak

Hal itu disampaikan Mahfud dalam diskusi daring 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9/2020).

"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme.

Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," katanya, dikutip dari Kompas.com.

• Mahfud MD Minta Oknum Pejabat yang Terbukti Terlibat Pelarian Djoko Tjandra Dipidanakan

Tak cuma di Indonesia, Mahfud menyebut hal semacam ini terjadi di seluruh dunia.

Ungkap Mahfud, tidak ada satu pun negara yang mengatur mengenai pelarangan praktik kekerabatan dalam politik.

Terlebih menurutnya, politik nepotisme tak selalu bertujuan buruk.

Ia pun mencontohkan, ada pula yang melakukan nepotisme demi pembaruan dan peningkatan cara kerja agar menjadi lebih baik.

"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik.

"Karena itu jangan dituduh saya nepotis, tapi karena kakak saya tidak baik'," tutur Mahfud.

"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek," lanjutnya.

• Gubernur Kepri Gusar Dituding Nepotisme Soal Open Bidding Pemprov Kepri, Memang Sudah Saya Lantik?

Salah satu aturan mengenai larangan nepotisme yang dapayt dicontoh, kata Mahfud, bisa mencontoh aturan di zaman pemerintahan Belanda.

"Itu dulu ada di zaman Belanda, mudah-mudahan nanti di sini ada yang mengusulkan begitu untuk menghindari nepotisme di bidang ekonomi," ujar Mahfud.

"Saya kira di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi.

• Dulu Rio Haryanto Didepak Karena Uang, Kini Penggantinya Disingkirkan Oleh Nepotisme

Kita tidak bisa melarangnya. Itu fakta," tuturnya.

Selain Gibran dan Bobby yang merupakan anak dan menantu dari presiden aktif Indonesia, muncul pula beberapa nama dari kerabat pejabat pemerintahan yang mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Menyadur Kompas.com, beberapa di antaranya yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) yang merupakan keponakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bakal maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.

• Jawab Interpelasi, Gubernur Tantang DPRD Buktikan Ada Nepotisme dalam Pelantikan Pejabat

Ada pula Siti Nur Azizah Maruf, putri Wakil Presiden Maruf Amin.

Azizah bakal maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, Litbang Kompas mencatat, sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang atau membatasi secara khusus politik dinasti di Indonesia.

• CPNS 2019 - Pemko Batam Buka Lowongan Kerja CPNS 140 Formasi, Warga Berharap Tak Ada Nepotisme

.

.

.

Artikel ini telah tayang di Sosok.id