Luhut dan Kemunculannya di Detik-detik Krusial, Kepri Lolos Pemantauan 3 Penggawa Jokowi soal Corona

Ia meminta agar pemerintah daerah betul-betul menekan kasus yang menekan mobilitas penduduk agar potensi penularan dapat dicegah.

Tentunya, koordinasi pusat dan daerah sangat diperlukan secara rutin agar kondisinya dapat terkendali.

"Dan setiap bantuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat dikerahkan dari pemerintah pusat maupun bantuan kebijakan dan peraturan dari daerah sekitarnya," kata Wiku.

Kawal PSBM

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) diterapkan berdasarkan Intruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

• Jokowi Perintahkan Luhut dan Doni Monardo Kawal PSBM di 9 Wilayah, DKI Jakarta Termasuk

Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Kepala BNPB untuk mengawal PSBM terutama di 9 provinsi yang penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi.

"Memang Presiden menugaskan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 ini dan Pemulihan Ekonomi Nasional bapak Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Satgas covid 19 Bapak Doni Monardo untuk betul-betul mengawal arahan ini (PSBM)," kata Wiku di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

• Pengakuan Airlangga Soal Pemerintah Terkesan Menolak PSBB Jilid II DKI Jakarta

Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang dimaksud yakni apabila ada klaster-klaster Covid-19 yang ruang lingkupnya kecil, maka dapat dilakukan pengendalian langsung.

Sehingga, tidak perlu melakukan PSBB satu kota atau kabupaten.

"Apabila ada klaster atau sekumpulan kasus yang teridentifikasi pada wilayah-wilayah yang lebih kecil daripada kabupaten/kota, misalnya di sebuah kecamatan atau di kelurahan bahkan di RW tertentu, maka itu bisa dilakukan pengendalian langsung pada daerah itu sehingga tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya dan penanganannya bisa fokus pada daerah komunitas tersebut," katanya.

• PSBB Total DKI Jakarta, Bandara Hang Nadim Belum Terima Aturan Khusus Penerbangan

Wiku berharap para kepala daerah di sembilan provinsi tersebut dapat bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Sehingga pengendalian kasus per daerah atau kelompok kasus betul-betul bisa ditangani sampai dengan tuntas.

Demikian yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas," katanya.

• Rencana PSBB di Jakarta, Bagaimana Penerbangan dari Batam ke Jakarta? Ini Kata Suwarso

Adapun kesembilan provinsi tersebut yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

.

.

.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Presiden Jokowi Minta Menteri Pantau Langsung Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi dan Tribunnews.com dengan judul Penjelasan Soal Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang Akan Dikawal Luhut dan Doni Monardo