Desakan Pilkada Ditunda, Semua Berisiko Tertular COVID19, KPU: Keputusan Pemerintah dan DPR

"Karena faktanya daerah yang tidak Pilkada juga kasus Covid-19-nya naik.

Pertanyaannya, apakah ini naik karena Pilkada atau bukan?

Ini kan kita diskusi ya, wacananya jadi demikian," ucap Raka Sandi.

• KPU Bintan Batasi Jumlah Orang saat Cabut Nomor Urut Pasangan Calon Pilkada Bintan

Dia pun menyebut kondisi Pilkada saat ini berbeda dengan sebelumnya.

Pilkada saat ini digelar dalam kondisi bencana nonalam.

Kondisi ini pun menyebabkan pemerintah menyesuaikan dasar hukum pelaksanaan Pilkada lewat UU Nomor 6 Tahun 2020 yang salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

• PILKADA KEPRI - Petahanan Akan Cuti Selama Masa Kampanye, Ini Tanggapan Bawaslu Kepri

"Itu keputusan yang diambil antara KPU, pemerintah dan DPR.

Ketika belum ada putusan baru, KPU berkewajiban untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan," kata Raka Sandi.

"Saya kira ini juga adalah bagian dari bagaimana kita membangun mekanisme ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis," ucap dia.

• PILKADA ANAMBAS - KPU Anambas Batasi Orang saat Cabut Nomor Urut, Hanya 9 Orang Termasuk Paslon

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Selama pertengahan Maret hingga Juni 2020, tahapan Pilkada sempat ditunda akibat pandemi virus corona.

Terhitung 15 Juni 2020, tahapan kembali dilanjutkan.

Hari pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

• Pilkada Kepri - KPU Kepri sudah Terima Tanda Pengunduran Diri dari Ansar, Suryani dan Iman

Namun demikian, seiring dengan perkembangan pandemi Covid-19 di Tanah Air, banyak pihak yang mendesak agar Pilkada ditunda.

Desakan itu datang dari para pegiat Pemilu hingga organisasi masyarakat.

.

.

.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua