PILKADA BATAM
Pilkada Batam - HM Rudi Tak Jadi Cuti Kepala BP Batam, Ini Dasar KPU dan Jawaban Rudi
Ketua KPU Batam, Herrigen bilang, berdasarkan aturan, BP Batam bukan BUMN atau BUMD. Karena itu, Kepala BP Batam, HM Rudi bukan pejabat negara
lihat foto
Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam, Mangihut Rajagukguk mengatakan, Bawaslu RI saat ini tengah mengkaji aturan Kepala BP Batam. Apakah dalam pilkada ini harus mengajukan cuti atau tidak.
• PILKADA BATAM - Bakal Cuti 70 Hari Mulai 26 September, Ini Deretan Rencana Rudi - Amsakar
• Siapa Pjs Wali Kota Batam? Amsakar Yakin Sosoknya Paham Karakteristik Wilayah Batam
"Aturan Kepala BP Batam ini tidak masuk ke dalam rincian UU Nomor 10 Tahun 2016," ujarny, Sabtu (19/9/2020)
Menurut Mangihut dalam aturan itu, yang diharuskan cuti ialah kepala daerah baik wali kota ataupun wakil wali kota.
"Sementara ini baru kita dapat surat cuti wali kota Batam saja," ujarnya.
Untuk petunjuk Bawaslu RI yang menyangkut Kepala BP Batam, Mangihut mengatakan, akan dikeluarkan sebelum penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam.
"Mudah mudahan secepatnya," kata Mangihut.
Sedangkan terkait pelantikan 58 pejabat BP Batam oleh Kepala BP Batam yang menjadi polemik di kalangan masyarakat, Mangihut mengatakan, sebelum pelantikan, pihaknya sudah dikirimkan surat pemberitahuan.
"Bahwasanya akan ada pelantikan dan disetujui oleh Kemendagri," ujarnya.
(tribunbatam.id/Hening Sekar Utami/Alamudin)
