PILKADA BINTAN
PILKADA BINTAN - Buralimar Akui Pilkada Bintan Rawan, Ini Penyebab Utamanya
Pemilihan Bupati (Pilbub) Bintan termasuk paling rawan konflik dari beberapa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kepulauan Riau (Kepri).
Penulis: Thom Limahekin |
lihat foto
Menurut Buralimar, Perbub tersebut sudah ditandatangani oleh Bupati Bintan, Apri Sujadi pada 21 September 2020 lalu sebelum dia mengambil cuti.
“Kemarin saya sudah menandatangani surat keputusan untuk pemberlakuan Perbub tersebut. Jadi Perbub itu berlaku pekan depan,” kata Buralimar kepada TRIBUNBATAM.id.
Selama sepekan ke depan, seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan diminta untuk mensosialisasikan Perbub tersebut. Setelah sosialisasi, Perbub itu langsung diberlakukan dengan sanksi yang tegas.
“Jadi warga yang melanggar akan dikenakan sanksi denda uang Rp 50.000,” sebut Buralimar.
Pemberlakuan Perbub tersebut dianggap sudah mendesak saat ini. Sebab, jumlah kasus pasien Covid-19 di Kabupaten Bintan masih mengkhawatirkan beberapa hari belakangan.
Berdasarkan data yang diterima oleh Buralimar, ada 81 pasien Covid-19 yang masih menjalani perawatan intensif. Sedangkan 44 pasien lainnya sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya.
Kasus Covid-19 yang paling mencolok di Kabupaten Bintan justru terjadi di Pondok Pesantren. Hal ini terjadi karena tempat pendidikan ini sudah memberlakukan proses belajar-mengajar tetapi lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Pondok pesantrennya dibuka dan semua orang tua dating bertemu anak-anaknya. Nah, di situlah banyak kasus positif Covid-19 bermunculan,” ujar Buralimar.
Oleh karena itu, rencana pembukaan sekolah tatap muka di Kabupaten Bintan akhirnya ditunda lagi. Buralimar memastikan tidak akan mengizinkan proses belajar-mengajar tatap muka selagi jumlah kasus Covid-19 belum beranjak turun. (TRIBUNBATAM.id/Thomm Limahekin)
