Desak Pemerintah Adil, Walhi Minta Dokumen Final UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik

TRIBUNBATAM.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah dengan mengatakan telah terjadi disinformasi dan hoak media sosial. 

Sejumlah hal yang diprotes disebutkan Presiden maupun sejumlah menteri tak benar.

• Ternyata Bukan Jokowi, Inilah Pencetus Sebenarnya Omnibus Law UU Cipta Kerja

Di sisi lain, kaum buruh berkeyakinan, terdapat pasal di UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR menggerus hak buruh.

Pemerintah pun diminta adil, dengan menampilkan draf asli Omnibus Law, yang membahas sejumlah aturan dalam negeri.

• Hoaks dan Fakta Omnibus Law Cipta Kerja, Penjelasan Menkominfo Vs Konfederasi Serikat Pekerja

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati meminta pemerintah mengunggah dokumen final Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020) lalu.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa mempelajari seperti apa draf final itu dan tak perlu mengacu pada draf yang beredar di media sosial.

"Pemerintah harus fair.

Tampilkan dokumennya, buka ke publik, kita lihat siapa yang benar dan salah," kata Nur saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/10/2020).

• Diduga Dalangi Kerusuhan Demo UU Cipta Kerja, Apa Itu Kelompok Anarko? Simak Sejarahnya!

• SOAL Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Begini Kata Pengusaha Batam

Hal ini disampaikan Nur menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja didasari oleh informasi hoaks dan disinformasi di media sosial.

Nur menilai, pernyataan Presiden Jokowi tersebut aneh.

Pasalnya, di satu sisi, pemerintah menyebut bahwa unjuk rasa buruh didasari disinformasi dan hoaks, namun di sisi lain masyarakat tidak diberi akses kepada dokumen final yang sudah disahkan.

• Apa itu Anarko? Kelompok yang Menyusup Kerumunan Pendemo, Diduga Dalang Rusuh Demo UU Cipta Kerja

• Siapa di Balik Sosok Videlya Esmerella, Ditangkap Polisi Karena Dugaan Sebar Hoax UU Cipta Kerja

"Kalau Presiden bilang itu hoaks, dokumen referensinya yang mana?

Presiden menuduh masyarakat menyebar hoaks, tapi di sisi lain pemerintah tak pernah menyediakan informasi yang memadai untuk membaca versi yang benar," kata Nur.

Nur pun mengatakan, sejauh ini Walhi yang turut turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja mengacu pada dokumen yang beredar pada hari pengesahan UU Cipta 5 Oktober lalu.

• Menyusup dan Dituduh Dalang Rusuh Demo UU Cipta Kerja, Mengenal Apa dan Siapa Sebenarnya Anarko

• Siti Nurbaya Bakar dan Sri Mulyani Jawab Soal Polemik Amdal dan Izin Lingkungan di UU Cipta Kerja

Berdasarkan draf itu, Walhi menemukan sejumlah pasal yang bisa memperburuk kondisi lingkungan.

Misalnya peran pemerhati lingkungan dan masyarakat yang dihilangkan dalam menyusun dokumen Amdal perusahaan.

Walhi pun siap melakukan analisis ulang apabila nantinya pemerintah telah secara resmi menyediakan dokumen final UU sapu jagat tersebut.

• KRONOLOGI Demo Tolak UU Omnibus Law di Batam Versi Korlap Aksi Mahasiswa Kepri

• VIDEO - Pemilik Akun @videlyae Ditangkap Polisi, Diduga Menyebar Hoaks soal Omnibus Law

"Daripada Presiden menciptakan kegaduhan, Presiden kan sering bilang jangan gaduh.

Lebih baik pemerintah menampilkan ke publik bukti yang disahkan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, belum ada naskah final UU Cipta Kerja.

• Pelajar Nangis Dijemput Orangtua di Kantor Polisi, Ikut Demo Omnibus Law Mama Gak Bisa Tidur

Menurut Firman, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap meski UU itu sudah disahkan.

Sementara Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyebut, perbaikan yang dilakukan hanya terkait kesalahan seperti penempatan titik, koma, atau huruf.

Sementara substansinya tak ada yang diubah.

.

.

.

(*)

Desak Pemerintah Adil, Walhi Minta Dokumen Final UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Mau Dituduh Korban Hoaks, Walhi Minta Pemerintah Unggah Draf UU Cipta Kerja