Aliansi BEM Seluruh Indonesia Sindir Jokowi Pilih Kabur Lihat Itik saat Demo Tolak UU Cipta Kerja
Aliansi BEM SI menyayangkan Jokowi memilih pergi ke Pulang Pisau, Kalteng menengok kawasan lumbung pangan di antaranya melihat peternakan itik
lihat foto
TRIBUNBATAM.ID - Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja memicu unjuk rasa massal di sejumlah daerah.
Demo dari aliansi mahasiswa, buruh dan pelajar di beberapa daerah pecah dengan terjadi bentrok antara massa dan polisi.
Baca juga: Mahasiswa Kembali Gelar Demo di Gedung DPRD Batam, Hanya 50 Orang Diizinkan Gelar Aksi
Baca juga: Saya Dipukul, Dipaksa Ngaku Provokator: Pengakuan Mahasiswa UGM Saat Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja
Pascaunjuk rasa besar-besaran din di Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan disinformasi dan hoaks di media sosial jadi pemicu unjuk rasa.
Di lain sisi, sejumlah pihak menuding DPR dan pemerintah tak transparan dan menantang membuka draf UU Cipta Kerja untuk membuktikan siapa yang benar dan salah.
Salah satu yang vokal menyuarakan menolak Omnibus Law adalah kalangan mahasiswa, yang menuding pemerintah memutarbalikkan narasi.
Selepas menggelar aksi, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merilis sejumlah pernyataan sikap soal penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang masih akan terus digaungkan hingga beleid itu dibatalkan.
Baca juga: Pangdam Jaya Tak Ingin TNI Dicap Cari Muka, Bantah Berikan Tameng ke Mahasiswa Demo UU Cipta Kerja
Berikut sikap mereka:
1. Kami Belum Kalah
"Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah!" ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).
Aliansi BEM SI mengeklaim tetap akan mendesak agar UU Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perppu.
Baca juga: Akan Bantai Polisi di Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, 2 Mahasiswa Ngaku Iseng Minta Maaf
Sebab, puncak demonstrasi pada Kamis lalu dianggap tak membuahkan hasil lantaran Jokowi justru pilih berkunjung ke Kalimantan untuk menengok kawasan lumbung pangan, alih-alih menemui dan berdialog dengan demonstran.
"Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja," ujar Remy.
2. Sindir Jokowi Kabur Melihat Itik
Aliansi BEM SI juga menyayangkan kepergian Jokowi yang memilih pergi ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan, di antaranya sawah dan peternakan bebek, ketimbang menemui demonstran.
Baca juga: Wagub Dilempari Batu Pendemo Tolak UU Cipta Kerja, Gubernur Sumsel Fasilitasi Mahasiswa ke Jakarta
"Sangat disayangkan pecahnya aksi massa saat itu, lagi dan lagi, Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo tidak bersedia hadir menemui massa aksi, justru menyampaikan konferensi pers setelah aksi selesai di Istana Bogor," kata Remy.
Padahal, Jokowi jadi tumpuan harapan masyarakat yang merasa dirugikan oleh UU Cipta Kerja.
Menurutnya Presiden punya kekuasaan untuk menerbitkan Perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja, seandainya ia mau menggunakannya untuk membela buruh.
Baca juga: Eks Ketua DPR RI Marzuki Alie Dukung Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja, Kita Kasi Uang Makan
"Narasi yang kita perjuangkan pada hari itu, ternyata nihil, karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat itik di sebuah peternakan," lanjut Remy.
3. Nilai Disinformasi UU Cipta Kerja Dipicu Pemerintah
Aliansi BEM SI juga menganggap pemerintah tengah memutarbalikkan narasi elemen masyarakat dalam menolak UU Cipta Kerja.
Sebab, pemerintah menuding bahwa gelombang protes massa dilatarbelakangi oleh hoaks dan disinformasi seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, atau bahkan disponsori pihak tertentu seperti dituduhkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU 'siluman' karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik," kata Remy.
"Sembrono bila dikatakan demikian.
Baca juga: Daerah tak Bisa Ubah Keputusan Pusat Soal Omnibus Law, Ini Tawaran Ketua DPRD Batam ke Mahasiswa
Penolakan digaungkan serentak di berbagai wilayah, dan juga disuarakan akademisi, LSM, NGO, buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya," jelasnya.
Aliansi BEM SI beranggapan, pemerintah justru membuat keresahan baru di tengah masyarakat dengan tuduhan-tuduhan tersebut.
Padahal, pemerintah semestinya mengemban tanggung jawab untuk transparan dan terbuka ketika membahas UU Cipta Kerja, bukan menutup-nutupinya dari publik.
Baca juga: Wakapolres Tanjungpinang Sergah Mahasiswa: Mana Korlapnya, Sini!
"Pemerintahlah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," ujar Remy.
.
.
.
(*)
Aliansi BEM Seluruh Indonesia Sindir Jokowi Pilih Kabur Lihat Itik saat Demo Tolak UU Cipta Kerja
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kala BEM SI Sindir Jokowi Kabur, Tuding Pemerintah Putar Balikkan Narasi
