Breaking News:

MUI Kesal Diundang Jokowi Usai UU Cipta Kerja Diketok, Muhyiddin: Saya Tak Tahu di Balik Ini Semua!

Muhyidin menilai sebaik apa pun aturan turunan disusun nanti tak bisa jadi solusi bagi pasal-pasal bermasalah di UU Cipta Kerja

Penulis: Irfan Azmi Silalahi | Editor: Irfan Azmi Silalahi
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.(AKBAR NUGROHO GUMAY) via Kompas.com
Presiden Joko Widodo berpidato usai dilantik menjadi presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). MUI Kesal Diundang Jokowi Usai UU Cipta Kerja Diketok, Muhyiddin: Saya Tak Tahu di Balik Ini Semua! 

TRIBUNBATAM.ID - Pemerintah disebut-sebut tak akan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Sebagai RUU inisiatif pemerintah, UU sapu jagat yang ramai dikritik ini, pemerintah diduga hanya akan melengkapi turunan atau penjabaran dari pasal-pasal yang ada di UU Cipta Kerja.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin, KSPSI Siapkan Judicial Review Jegal UU Cipta Kerja di MK

Baca juga: Kontroversi UU Cipta Kerja! Tanggapi Perubahan Halaman Draf Final, Mahfud MD: Pantas Jadi Pertanyaan

Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta.
Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. (THE JAKARTA POST/WENDRA AJISTYATAMA)

Sika pemerintah yang terkesan tertutup saat melakukan pembahasan UU Cipta Kerja ini juga menuai protes dari sejumlah kalangan.

Baca juga: KPAI Bereaksi, Minta Pemda Tak Hilangkan Hak Pendidikan Siswa Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Baca juga: Mahfud MD Ngaku Punya List Aktor Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja: Ndak Ada Nama SBY

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyesalkan baru diundang Presiden Joko Widodo untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja.

Ia menilai, harusnya Presiden Jokowi mengundang sebelum UU itu disahkan oleh DPR dan pemerintah.

Ilustrasi: Pengunjuk rasa melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian.
Ilustrasi: Pengunjuk rasa melakukan aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian. (Tribun Medan/Danil Siregar)

"Sayangnya kami diundang setelah RUU menjadi UU.

Harusnya kami diundang sebelum UU itu disahkan," kata Muhyiddin kepada Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Muhyiddin menjelaskan, ia diundang untuk bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat pekan lalu.

Baca juga: Amankan Aksi Unjuk Rasa di Kepri, Personel Polisi Jalani 2 Kali Rapid Test, Ini Kata Harry

Ia datang ke Istana pukul 09.00 WIB bersama Ketua Bidang Hukum MUI Basri Bermanda serta Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Lukmanul Hakim.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi usai konferensi pers di Gedung MUI, Selasa (3/3/2020)
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi usai konferensi pers di Gedung MUI, Selasa (3/3/2020) (KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Baca juga: Bupati Bogor Berorasi Temui Ribuan Buruh Tolak Omnibus Law, Saya Pasti Berpihak ke Rakyat

Baca juga: BEM SI Turun Lagi ke Jalan! Tak Gentar Ditangkap Polisi, Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Baca juga: Demo Berjilid Tolak Omnibus Law, Hari Ini 6.000 Mahasiswa Menuju Istana, 20.000 Buruh Turun ke Jalan

Dalam pertemuan itu, Muhyiddin menyampaikan ke Presiden mengenai keberatan masyarakat soal UU Cipta Kerja yang selama ini sudah ditampung MUI.

Demo yang berujung ricuh di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, ricuh, Selasa (13/10/2020). Demo ini untuk menolak UU Cipta Kerja omnibus law
Demo yang berujung ricuh di Jalan Medan Merdeka, Jakarta, ricuh, Selasa (13/10/2020). Demo ini untuk menolak UU Cipta Kerja omnibus law (KOMPAS.COM/GARRY LOTULUNG)
Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved