BERITA PEMPROV KEPRI
Pjs Gubernur Kepri Ikut Paripurna DPRD Kepri, Ini Proyeksi KUA-PPAS APBD Kepri 2020
Selain KUA-PPAS, Pjs Gubernur Kepri menyebutkan, penyusunan APBD Kepri 2021 juga memfokuskan untuk penanganan Covid-19.
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Kepri disahkan Rp 3,929 Triliun.
Dalam sidang paripurna DPRD Kepri, pengesahan nilai APBDP Provinsi Kepri ini terdiri dari rencana penerimaan daerah yang diproyeksikan Rp 3,525 Triliun.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,165 Triliun.
Dana perimbangan sebesar Rp 2,321 Triliun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 36 Miliar.
Baca juga: Pemko Belum Ajukan Anggaran Laboratorium Covid-19, APBD Batam 2021 Terancam tak Diteken?
Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Heran, Daerah Paling Banyak Laut Tak Ada Hubungan di APBD, Siapa yang Nikmati
Dari total anggaran APBD P yang telah disahkan tersebut juga terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2,034 Triliun, dan belanja langsung Rp 1,895 Triliun.
"Ini angka terbaik dimiliki Kepri, hebat Kepri ini, apalagi masa pandemi saat ini. Artinya APBD masih stabil. Selisih di APBD murni hanya Rp 28 Miliar," ungkap Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin, Selasa (27/10/2020).
Menurutnya, sejumlah provinsi di Indonesia besaran APBDP-nya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan APBD murninya.
Meski terbilang fantastis, namun Bahtiar meminta agar penggunaan anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
"Sesuai perintah Bapak Presiden, terutama dampak sosial ke masyarakat," ucapnya yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS. Arif Fadillah. (TribunBatam.id/Endra Kaputra)
