Breaking News:

Soal Protokol Kesehatan Tito Sentil Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah, Pakar: Tak Bisa seperti Orba

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan instruksi tentang penegakan protokol kesehatan

TRIBUNNEWS.COM
Soal Protokol Kesehatan Tito Sentil Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah, Pakar: Tak Bisa seperti Orba 

Soal Protokol Kesehatan Tito Sentil Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah, Pakar: Tak Bisa seperti Orba

TRIBUNBATAM.ID - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan instruksi tentang penegakan protokol kesehatan.

Tito meminta kepala daerah untuk menjadi teladan dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan massa.

Tito mengingatkan, kepada daerah wajib mematuhi aturan perundangan-undangan, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga: Tanpa Pandang Bulu, Jokowi Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah Abai Jalankan Protokol Kesehatan

Baca juga: Setelah Acara Habib Rizieq, Jokowi Tegur Kepala Daerah, Kapolda Dicopot, dan Anies Dipanggil

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (TribunBatam.id/Istimewa)

Menyikapi pernyataan tersebut pakar hukum tata negara pada Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, pemberhentian seorang kepala daerah tidak dapat dilakukan sepihak pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Feri menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyinggung sanksi pemberhentian kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Kerumunan Pilkada Boleh! FPI Ancam Gelar Reuni 212, Polri: Jangan Samakan dengan Alasan Gak Jelas

Baca juga: Anies Baswedan Bertemu Habib Rizieq Shihab Ternyata Jadi Materi Pertanyaan Penyidik Polda Metro Jaya

"Tidak bisa serta merta, tidak ada yang seperti era Orde Baru ya mau main berhentikan, semua ada proses hukumnya dan itu pasti berlarut-larut dan lama, tidak sesederhana yang disampaikan oleh beberapa pihak," kata Feri saat dihubungi, Rabu (18/11/2020).

Feri menjelaskan, seorang kepala daerah memang dapat diberhentikan apabila melanggar undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ribuan massa berdatangan ke Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, jelang kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Indonesia, Selasa (10/11/2020) pagi
Ribuan massa berdatangan ke Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, jelang kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Indonesia, Selasa (10/11/2020) pagi (istimewa)

Pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, kepala daerah dapat diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban, salah satunya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, kata Feri, proses pemberhentian seorang kepala daerah tidak bisa serta-merta dilakukan karena ada sejumlah proses yang harus dilewati.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya Dicopot Diduga Korban Acara Rizieq Shihab, Anies juga Ikut Terseret

Baca juga: Anies Baswedan Ditegur & Dipanggil Polisi, Buntut Acara Habib Rizieq Shihab 2 Kapolda Dicopot

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengajukan hak interpelasi, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat untuk menyatakan seorang kepala daerah melanggar Undang-Undang.

Namun, keputusan DPRD itu tidak menjamin seorang kepala daerah langsung diberhentikan karena keputusan itu akan dibawa ke Mahkamah Agung terlebih dahulu.

"Mahkamah Agung bilang ya atau tidak itu telah terjadi pelanggaran undang-undang, baru berujung berhentinya kepala daerah kalau Mahkamah Agung bilang iya telah terjadi," kata Feri.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri juga dapat mengajukan usul pemberhentian kepala daerah namun tetap harus melalui sidang Mahkamah Agung.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved