Jembatan Batam Bintan (Babin) Sepanjang 7 Kilometer Diperkirakan Selesai 2023

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin didampingi Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto, melakukan pemancangan titik awal lokasi landing point Jembatan. Hadir juga perwakilan Pemkab Bintan.

Pada kesempatan itu, Bahtiar, Purwiyanto dan Syamsul, perwakilan Pemkab Bintan, Polisi dan TNI, melakukan simbolis pemancangan tiang. Kelanjutan pembangunan Jembatan Batam Bintan, nantinya direncanakan akan dilakukan 2021.

"Ini lahan BP Batam, dan BP mendukung. Bahkan kalau kurang, BP siap membantu lahan," ujar Bahtiar.

Baca juga: Jembatan Kelana Jaya Putera Diusulkan Jadi Nama Baru untuk Jembatan Batam Bintan

Baca juga: Kadin Batam Dorong Pemerintah segera Bangun Jembatan Batam Bintan, Harus Direalisasikan

Bahtiar mengakui peresmian dan penetapan titik jembatan, merupakan rencana pembangunan yang dimimpikan selama 20 tahun.

"Kalau bisa, kita diskusi untuk eksekusi. Makanya kami berdialog dengan Kementerian PUPR, terkait nasib jembatan Babin,"katanya.

Pihaknya bersama perwakilan Kementerian PUPR, Navigasi, Pemko, Pemprov, Polda dan TNI, sudah meninjau rencana pembangunan Jembatan Babin ini.

"Sudah menggelar rapat dengan PUPR, yang sebelumnya tidak selesai-selesai, titiknya dari mana. Hasilnya, kita putuskan mulai. Kalau kebanyakan diskusi, tak jadi. Makanya saya minta mulai," katanya.

Diketahui, tinggi jembatan dari Batam ke Tanjung Sauh 20 meter, dari Tanjung Sauh ke Pulau Buau, kemudian dilanjutkan ke Bintan tinggi jembatannya 40 meter. SK untuk itu sudah ditandatangani.

"Dari Pulau Buau ke Bintan, dipastikan tingginya, bisa dilewati kapal Dewa Ruci. Sehingga semua kapal bisa lewat. Ini penting, karena kita berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia," katanya.

Pembangunan Jembatan Batam Bintan diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jembatan bukan hanya untuk menyambung pulau, tapi menyambung kehidupan masyarakat.

"Jadi saya setuju, dengan syarat, ketika disambung, kehidupan ekonomi masyarakat juga. Jadi apa yang berlaku di sini berlaku di pulau sebelah. Kalau bisa kita lakukan, saya sudah menyiapkan surat terbaik untuk dilaporkan besok ke Presiden. Termasuk tim yang dibentuk melancarkan kegiatan ini," harapnya.

Kemudian, pembangunan itu juga menjadi pilot project, dalam penyelesaian masalah lahan. Pihaknya sudah membentuk Satgas untuk mengawal, mulai dari BPN, TNI, Navigasi, Polri, Pemprov dan lain.

"Biasanya yang bermasalah lahan di lapangan, karena dilakukan tim teknis. Jadi saya pastikan, ini dikawal untuk menjaga pembangunan," harapnya.

Kedepan diharapkan, tidak ada lagi transaksi lahan di atas lahan di Batam.

"Jadi kalau ada transaksi, akan berurusan dengan Kapolda," terangnya.