BATAM TERKINI
Setelah Sahkan APBD Batam 2021, Anggota Dewan Batam Kompak Jalan-Jalan
Setelah mengesahkan APBD 2021, seluruh anggota DPRD Kota Batam, kompak melakukan kunjungan kerja (kunker) di luar daerah.
lihat foto
Mengenai pembiayaan, dilaporkan ada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 107,7 miliar.
“Sehingga postur APBD Kota Batam tahun anggaran 2021 adalah berimbang,” kata Nuryanto.
Oleh karena itu, selanjutnya melalui rapat paripurna tersebut, laporan Banggar ini telah disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Anggaran Kesehatan Capai Rp 381 M
Sementara itu, dalam APBD 2021, anggaran untuk penanganan Covid-19 Batam pada 2021 sudah dimasukkan ke dalam Pagu KUA dan PPAS Dinas Kesehatan Batam dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam.
Anggarannya masuk dalam komponen penanganan kesehatan di Batam.
Yakni sebesar Rp 241.898.919.256 untuk Dinas Kesehatan dan sebesar Rp 139.176.383.830 untuk RSUD Embung Fatimah.
Sehingga total anggaran penanganan kesehatan di Batam senilai Rp 381.075.303.086.
Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Didi Kusmarjadi menyebut, anggaran sebesar itu merupakan keseluruhan biaya untuk penanganan kesehatan, termasuk di dalamnya anggaran untuk penanganan Covid-19.
Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan, seperti untuk pengadaan obat dan vitamin.
Baca juga: APBD Anambas 2021 Rp 1,1 T, Pjs Bupati Anambas Tekankan Penanganan Covid
Baca juga: Daftar 11 Pasien Sembuh Virus Corona di Batam, Karyawan Swasta hingga Tenaga Kesehatan
"Kalau tambahan bangunan tak ada," ujarnya, Selasa (1/12/2020).
Sedangkan untuk pengadaan laboratorium Covid-19 di Batam, masuk dalam anggaran RSUD Embung Fatimah di APBD 2021. Sementara anggaran vaksinasi Covid-19 dari pusat, bukan dari APBD Batam.
"Vaksin itu, katanya kemarin diberikan untuk 107 juta orang. 32 juta orangnya gratis. Sisanya bayar sendiri," ujar Didi yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Batam ini.
Didi memaparkan 32 juta orang ini di antaranya Tenaga Kesehatan (Nakes), pelayan publik seperti petugas bandara, pelabuhan, Damkar, Polisi dan lainnya. Selanjutnya untuk masyarakat yang menggunakan bantuan kesehatan dari pusat.
"Itu saja palingan gratis, sisanya mandiri. Termasuk wiraswasta, wartawan, mungkin mandiri," tuturnya sembari tersenyum.
Didi mengakui, sejauh ini pihaknya tak ada penganggaran untuk pembelian vaksinasi. Lantaran pendistribusiannya langsung dikontrol oleh pemerintah pusat.
"Kalau sudah ada perintah dari pusat kita langsung action saja. Kitakan sudah terbiasa juga," katanya.
Ia menambahkan distribusi vaksin dari pusat. Karena suhunya harus benar-benar rendah, wajib di bawah minus 70.
"Selama ini suhu kita palingan 2 sampai 8. Kita tak punya yang bisa membawa vaksin di bawah minus 70. Bisa rusak nanti. Makanya dianggarkan di pusat," paparnya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)
Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google News
