KORUPSI BPHTB DI TANJUNGPINANG
Breaking News - Kejari Tanjungpinang Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BPHTB
Ahelya Abusta bilang, tersangka kasus dugaan korupsi BPHTB di Tanjungpinang berinisial YR. Statusnya ASN di Pemko Tanjungpinang
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
lihat foto
"Jadi kami masih tunggu hasil dari BPKP, sebab barulah bisa melanjutkan proses berikutnya," ucapnya, Rabu (24/6/2020) di kantor Kejari Tanjungpinang.
Dengan tegas Ahelya mengatakan, akan mengumumkan tersangka bila hasil audit BPKP keluar.
"Kami tentu akan menyampaikan terus perkembangan kasus ini. Setelah hasil audit keluar, akan disampaikan penetapan tersangka," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, meski tengah Corona Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang terus melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD kota Tanjungpinang.
Penjelasan Kasi Intel Kejari Tanjungpinang
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Aditya Rakatama mengatakan, penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang masih berlangsung.
Hal ini ditegaskannya, pasca sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Kejari Tanjungpinang, Rabu (30/9/2020).
"Kami sampaikan kasus ini masih berjalan sampai saat ini. Beberapa waktu lalu penyidikan agak terganggu saat wabah Covid-19 lagi membludaknya," ujarnya.
Ia melanjutkan, masih ada empat saksi lagi yang belum diperiksa karena terkendala wabah Covid-19. Saksi tersebut bukan dari masyarakat Tanjungpinang, melainkan dari luar daerah.
"Saksi tinggal empat orang lagi, ada dari Surabaya, dan daerah lain. Kalau saksi dari BP2RD sudah semua," ujarnya.
Para saksi yang belum diperiksa itu berkaitan dengan pembuatan aplikasi BPHTB. Sebab, modus dugaan korupsi BPHTB itu dilakukan oleh pelaku melalui aplikasi.
“Kita ada menunjukkan dokumen pemeriksaannya di sini, karena pembuatan aplikasi ini semuanya orang luar,” ujarnya lagi.
Terkait hasil audit kerugian uang negara, pihaknya telah mendapatkannya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.
"Dari hasil audit itu kerugian negara sebesar Rp 3 miliar lebih yang dirinci pada tahun 2018 dan 2019," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Kejari Tanjungpinang. Mereka mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang yang sampai saat ini belum tuntas.
