Nelayan Resah, Kapal Tak Dikenal Tangkap Ikan di Perairan Lingga, Ini Langkah Satpolairud

"Kita juga akui ada beberapa pasal yang memang merugikan nelayan tradisional. Kita akan coba fasilitasi dalam artian, apa-apa konsep yang kita rumuskan jelas dan akan kita ajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.

Ia juga menyebutkan terkait Permen itu masih dapat dilakukan peninjauan kembali ataupun revisi, jika memang ada pasal-pasal yang dirasa merugikan nelayan nantinya.

"Di dalam peraturan itu diatur. Kita akan coba, tapi lagi-lagi saya tegaskan tuntutannya harus jelas. Jangan nanti sudah diajukan tapi pusat tidak mengerti dengan konsep kita," ucapnya.

Sebelum itu lanjut Agoes, pihaknya juga akan melaporkan hasil rumusan konsep peninjauan Permen KP yang disepakati bersama Forum Pergerakan Nelayan Kepri kepada Gubernur dan Sekda Provinsi Kepri.

Gelar Audiensi

Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi nelayan yang tergabung dalam Forum Pergerakan Nelayan Kepri mendatangi Kantor Gubernur Kepri di Tanjungpinang, Kamis (21/1/2021).

Pantauan Tribunbatam.id di lokasi, massa yang berjumlah lebih kurang 20 orang tersebut langsung naik ke lantai 4 Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri.

Tampak sejumlah pihak keamanan dari kepolisian hadir mengawal kegiatan tersebut. Polisi membawa kendaraan taktis (rantis) sebagai bentuk kesiagaan apabila terjadi aksi demonstrasi dari sejumlah massa.

Hal itu dilakukan, karena beredar informasi akan digelarnya aksi demonstrasi oleh Forum Pergerakan Nelayan Kepri di Kantor Gubernur Kepri.

Seorang anggota Forum Anggota Nelayan Kepri yang ikut hadir, Putra Handoko mengatakan, kehadiran mereka untuk meminta dukungan dari Pemprov Kepri agar nasib nelayan dapat diakomodir dari disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020.

Baca juga: Sempat Hilang Kontak, Tiga Nelayan Desa Batu Belubang Lingga Akhirnya Ditemukan

"Mungkin ada informasi yang keliru. Kita hanya menggelar audiensi ke Pemprov Kepri dengan tujuan menyampaikan tuntutan dan pandangan kami dapat ditindak lanjuti.

Karena banyak kerugian yang akan dialami oleh nelayan dari terbitnya Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020," katanya.

(Tribunbatam.id/Febriyuanda/Noven Simanjuntak)

*Baca Juga Berita TRIBUNBATAM.id Lainnya di Google News