Jokowi Sentil Pasal Karet UU ITE, Ingatkan Polri Selektif Terima Laporan, SAFEnet: Masyarakat Takut

Kemudian Indeks Demokrasi Indonesia pada 2020 dilaporkan menurun.

Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatatkan Indonesia hanya mendapat skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

Tak sedikit pihak yang menganggap penilaian ini merupakan perolehan terendah Indonesia dalam belasan tahun terakhir ini, terutama mengenai kebebasan sipil.

Terkait dengan imbauan Jokowi, Damar mengatakan, masyarakat sebetulnya bukan tak mau menyampaikan kritik,

namun ada ancaman regulasi yang justru membuat masyarakat tertekan dan tidak mau menyampaikan kritiknya.

"Masalah yang saya rasa paling mengemuka adalah masyarakat ditekan rasa takut atau ketakutan untuk berpendapat secara bebas.

Baca juga: Kritik Pemerintah hingga Bersitegang dengan Menteri Soal Omnibus Law, Siapa Sosok Andi Arief?

Yang pemicunya adalah efek jera, melihat banyaknya aturan regulasi yang sangat membatasi kebebasan berekspresi kita," terang Damar.

Damar menegaskan, pada dasarnya Presiden wajib memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Namun demikian, pernyataan Presiden justru kontradiktif dengan adanya sederet regulasi yang mengancam kemerdekaan berekspresi masyarakat.

"Pernyataan Pak Presiden dilematik," tegas dia.

Pernyataan Jokowi tersebut juga mengundang reaksi warganet.

Mereka ramai membicarakan UU ITE karena cemas penyampaian kritik pada pemerintah akan berujung pidana.

Warganet belum lupa dengan kasus Dokter Richard Lee yang dilaporkan dengan pasal UU ITE karena mengkritik Kartika Putri.

Baca juga: Meski Prabowo Menhan, Fadli Zon Tetap Kritik Pemerintahan Jokowi di Mata Najwa, Ini Kritikannya

Baca juga: PKS dan Partai Berkarya Sepakat Oposisi, Tommy Soeharto Berani Kritik Pemerintah

Baru-baru ini, Safenet juga menerima laporan kriminalisasi aktivis lingkungan Marco Wijayakusuma.

Kasus terakhir itu menjerat Marco karena kritiknya atas pengambilan pasir Pulau Bangka.

"Spirit UU ITE seharusnya untuk menciptakan rasa aman bagi semua orang di media daring,

tapi kini UU ITE banyak memakan korban.

Pelapor punya power dan terlapor tidak punya kekuatan seperti orang awam juga aktivis," kata Treviliana Eka Putri, Manager Riset Center For Digital Society Fisipol UGM.

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Ingatkan Polri Selektif soal Pelanggaran UU ITE dan Kompas TV dengan judul Jokowi Minta Dikritik, SAFEnet Balas Sindiran Nyelekit: Masyarakat Justru Ketakutan

(*)