Atasi Kebocoran, DPRD Batam Minta Sistem Penarikan Retribusi Parkir Tepi Jalan Diperbaiki

Semisalnya parkir di pasar kaget. Banyak pasar kaget di Batam yang tidak menyetorkan retribusi parkir ke pemerintah daerah, sementara titik ini bisa menjadi potensi bila mampu dimaksimalkan. Begitu juga potensi parkir di pasar malam.

"Lagian kalau kita naikkan, kalau toh targetnya tak tercapai percuma juga, kalau hanya memperkaya raja kecil," tuturnya.

Alasan lainnya adalah kondisi ekonomi saat ini, di mana perekonomian masyarakat merosot jauh imbau dari Pandemi Covid-19.

Tentu saja kenaikan tarif parkir ini akan sangat memberatkan masyarakat Batam.

"Jangan dulu menaikan, kita sudah minta agar pengelolaan yang diperbaiki," ucapnya.

Tumbur menambahkan, seperti tahun lalu, retribusi parkir pada APBD 2020 ditarget sebesar Rp20 miliar, sementara realisasinya hanya sebesar Rp 4,6 miliar.

Sedangkan di tahun ini ditargetkan sebesar Rp 35 miliar. 

"Makanya kami minta fokus perbaiki pengelolaan dulu, karena target yang akan mereka capai cukup tinggi," katanya. 

Bakal Gunakan Sistem Nontunai

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengaku pihaknya sudah membahas mengenai tak tercapainya retribusi parkir pinggir jalan.

Pemko Batam segera membuat parkir tepi jalan umum dengan sistem non tunai.

Menurutnya, dengan pembayaran non tunai dapat mencegah terjadinya kebocoran.

Sehingga realisasi retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ini bisa tercapai.

"Arahan pimpinan parkir tepi jalan. Kami sudah membahas dengan BI dan Bank mitra kita bagaimana sistem parkir non tunai dengan QRIS," ujar Azmansyah, Sabtu (6/2/2021).

Pihaknya akan menargetkan penerapan parkir tepi jalan ini secara non tunai secepatnya. Lantaran sudah 2 kali rapat difasilitasi dengan Bank BI.