Pembangunan Museum SBY-ANI Tuai Polemik, Pemprov Jatim Batalkan Dana Hibah Rp 9 Miliar

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membatalkan dana hibah Rp 9 Miliar yang diberikan Yudhoyono Foundation untuk pembangunan Musem SBY-ANI.

Adapun alasan pembatalan pemberian dana hibah tersebut karena anggaran yang sudah disiapkan ternyata tidak kunjung segera dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diungkapkan Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono kepada awak media.

"Kami tarik karena tidak dipergunakan, dananya dikembalikan lagi ke rekening Pemprov Jatim," katanya dikonfirmasi Senin (22/2/2021).

Menurut Heru, penarikan bantuan hibah yang diberikan Pemprov Jatim melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Pacitan itu merupakan hal yang biasa.

Sebelumnya, publik menyoroti isu dana Rp 9 miliar yang diserahkan Pemkab Pacitan untuk membangun Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan.

Diketahui, bantuan hibah dari Pemprov Jatim untuk pembangunan Museum dan Galeri SBY-ANI tersebut merupakan atas usulan dari Pemkab Pacitan.

Pemkab Pacitan sebelumnya sengaja mengajukan permohonan dana itu kepada Pemprov Jatim lantaran keberadaan museum itu dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Baca juga: Andi S Muchtar dan Helmy Hamilton Siap Bertarung Perebutkan Kursi Ketua DPC Partai Demokrat Batam

Baca juga: Eks Sekjen Demokrat Blak-blakan Partai Lebih Tenang Jika Dipimpin Ibas Yudhoyono, Ungkap AHY Gegabah

Utamanya terkait dengan sektor pariwisata.

“Ceritanya dulu pemerintah daerah (Pacitan) mengusulkan kepada ibu gubernur (Pemprov), untuk memohon dukungan,” kata Bupati Pacitan Indartato, Senin (15/2/2021).

Meski bantuan anggaran dari Pemprov Jatim itu sudah diterima Pemkab Pacitan pada 9 Desember 2020, namun, memang diketahui belum diserahkan kepada Yudhoyono Foundation karena masih ada persoalan administrasi.

Meski demikian, bantuan tersebut tak menutup kemungkinan bisa dialokasikan lagi.

Pasalnya, anggaran yang sekarang ditarik tersebut diketahui masuk dalam pos Perubahan APBD 2020 dengan waktu penggunaannya yang relatif pendek.

"Nanti kalau masih diperlukan akan dianggarkan lagi di APBD murni 2021. Tentunya dengan syarat-syarat administrasi yang ditentukan," ujar dia.

Tanggapan Demokrat