SE Kapolri tentang UU ITE : Tersangka yang Sudah Sadar dan Minta Maaf Kepada Korban Tidak Ditahan

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Presiden RI Joko Widodo, telah memberikan aba-aba agar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi.

Karena menurut pria yang biasa disapa Jokowi itu, terbaru UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Baca juga: Cerita Friedrich Silaban, Arsitek Kristiani Pakai Nama Samaran Rancang Masjid Istiqlal

Baca juga: Plh Gubernur Kepri TS Arif Fadillah Mendadak Diundang Kemendagri ke Jakarta, Ada Apa?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jemput Bola

Setelah memberikan aba-aba melalui sambutan, ternyata direspon aktif oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jemput bola, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Lakukan Pengkajian UU ITE, Abu Janda Orang Paling Diuntungkan

Baca juga: Presiden Jokowi Ingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Terkait Kebebasan Berpendapat dan UU ITE

Terbaru terkait SE Kapolri UU ITE, para pihak yang bersengketa diharapkan untuk melaksanakan mediasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta penyidik Polri dalam menerima laporan dari masyarakat, harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Setelah itu, penyidik menentukan langkah yang akan diambil.

Hal itu ia sampaikan melalui surat edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.

• LOWONGAN KERJA di Bintan, PT Bionesia Organic Foods Buka 3 Formasi, Berikut Syaratnya

• Ramalan Zodiak Cinta Besok, Rabu 24 Februari 2021, Cancer Mulutmu Harimaumu, Sagitarius Sensitif

"Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil," tulis Kapolri dalam SE.

Sigit meminta, penyidik Polri memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: KABAR TERBARU Video Viral Dugem Kasat Narkoba: Polda Jelaskan Kronologi, Pelaku Dijerat UU ITE

Baca juga: Di ILC, Said Didu Singgung UU ITE: Kalau Tak Mau Dikritik Jangan jadi Pejabat Publik

Ia menginstruksikan penyidik agar mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restorative) dalam penegakan hukum.

Lewat SE, ia meminta penyidik mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

Sigit juga meminta, sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban yang tidak boleh diwakilkan.

• Oknum Penebang Kayu di Karimun Kubur Motor Curian, Aksinya Diungkap Kodim 0317/TBK

• Apa Itu NPWP dan Cara Mengurusnya, Bisa Daftar Online atau ke Kantor Pajak

Polisi memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.