Dicap Abal-abal oleh AHY, KLB Demokrat Kubu Moeldoko Berpeluang Dapat SK Menkumham, Pusaran Istana!

Namun, pihak yang menawarkan justru kader partai lain.

"Yang menarik dua atau tiga hari lalu ada yang menawarkan saya pribadi,

tapi bukan kader Demokrat, saya tidak perlu sebut nama, kader partai lain.

Meminta saya ikut KLB dan mengimingi.

Enggak usahlah. Kita solid, apa pun kita bersama Pak AHY," jelasnya.

Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti menegaskan,

upaya pemberian uang kepada sejumlah ketua DPC di beberapa daerah itu telah ditindaklanjuti.

Sebanyak dua ketua DPC Demokrat di Jateng yang menawarkan uang telah dipecat.

Baca juga: Sepak Terjang Moeldoko, Dulu Jadi Kesayangan SBY Kini Bertolak Belakang dan Ambil Alih Demokrat

"Ya (ada) kan ada yang di Plt-kan (diganti)," kata Rinto.

Rinto meminta Kemeterian Hukum dan HAM tak mengesahkan hasil KLB yang menetapkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.

"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung.

Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," katanya.

Rinto menjamin, Demokrat Jateng akan memberi perlawanan jika kepengurusan Demokrat KLB Deliserdang disahkan.

Sebab, KLB itu dinilai tidak sah karena tak sesuai AD/ART partai.

"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan dan setia pada AHY.

Semua cara akan kami lakukan," jelasnya.

Baca juga: Manuver Moeldoko di Demokrat Ketahuan Sekali, Pengamat: Kurang Cantik Mainnya, Tidak Etis dan Aneh

Baca juga: Jokowi Terseret Gegara Aksi Moeldoko di Demokrat! Evaluasi Kepala KSP, Dicap Rusak Sistem Kepartaian

Baca juga: SBY dan Moeldoko Pernah Seiring Sejalan, Kini Memanas Akibat KLB Demokrat

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham dan Dirayu Ikut KLB, Ketua DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Rp 100 Juta, Ada yang Diajak Kader Partai Lain

(*)