PPDB 2021
Peserta PPDB Online 2021 di 17 Provinsi Termasuk Kepulauan Riau
Sebanyak 17 provinsi dan 68 kota/kabupaten menjadi peserta Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2021 secara online.
lihat foto
"Jadi bukan saat siswa belajar tatap muka di ruang kelas, tapi transmisi pada saat aktivitas di luar ruang kelas," jelas dia.
Hingga kini, proses vaksinasi untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan masih berjalan.
Dia menegaskan, untuk vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak (siswa) belum dilakukan.
Di berbagai dunia juga belum melakukan vaksinasi untuk anak-anak.
"Jadi cuma mau klarifikasi, karena ada yang menanyakan soal vaksin untuk siswa. Anak di bawah usia 18 tahun tidak ada yang di vaksin Covid-19," ungkap dia.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19, lanjut dia, merupakan bentuk perlindungan kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan saat belajar tatap muka yang akan dibuka secara bertahap mulai awal Juli mendatang.
Indonesia, sebut Nadiem, merupakan satu di antara empat negara di kawasan Asia Timur dan Pacifik yang belum membuka belajar tatap muka secara penuh.
Sedangkan 23 negara lainnya sudah menjalankan belajar tatap muka.
Nantinya, dia mengaku, meski belajar tatap muka sudah dibuka, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan.
Target waktu vaksinasi Covid-19
Nadiem pernah menyatakan, pemerintah membidik pelaksanaan vaksin guru dan tenaga kependidikan sebanyak 5 juta orang bisa terselesaikan di akhir Juni 2021.
"Itu prioritas kami, kalau vaksin guru dan tenaga kependidikan bisa selesai di akhir Juni 2021," ungkap Nadiem.
Nadiem mengaku berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menkes Budi Gunawan Sadikin yang telah komitmen dan memberi prioritas kepada guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan vaksinasi.
"Kami terima kasih kepada Presiden dan Menkes yang komitmen agar ini terjadi. Semoga pelaksanaan ini terlaksana dengan baik," sebut dia.
Proses vaksinasi 5 juta guru dan tenaga kependidikan, lanjut dia, akan dilakukan di masing-masing dinas kesehatan yang ada di daerah.
Tak lupa, bilang dia, proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di daerah tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.(km)
