Merespons Pesan Jokowi, Gubernur Kepri Gelar Rakor Soal Penyerapan Anggaran Daerah

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Presiden Joko Widodo mengingatkan, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting untuk pemulihan ekonomi.

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) Presiden dengan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020, Rabu (14/4/2021) lalu.

Merespons hal itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan soal percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

"Target pencapaiannya tentu berkaitan dengan semua kabupaten/kota, baik yang memiliki kepala daerah baru hasil pemilukada yang lalu maupun yang tidak," kata Ansar saat memimpin Rakor Gubernur Bersama Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepri, terkait Percepatan Penyerapan Belanja Daerah 2020-2021, Senin (19/4/2021).

Ia melanjutkan, percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden. Setiap pelaksanaannya harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat.

Baca juga: Gubernur Kepri Minta Dukungan Pusat dan Kedutaan Soal Penanganan Kepulangan PMI lewat Kepri

Baca juga: RAMADHAN 2021 - Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Istri Kunjungi Masjid Bukit Kabung Dabo Lingga

Berdasarkan hasil analisa Pemprov Kepri, untuk serapan pendapatan dan belanja daerah sebagian kabupaten/kota termasuk provinsi relatif kecil dibanding target dan dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama.

Salah satunya, disebabkan sistem baru yangg harus dipakai yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menggantikan SIMDA.

"Hari ini kita membahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Tidak hanya percepatan belanja yang bersumber dari APBD, tetapi juga yang berasal dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan-kebijakan yang didapat nanti mudah-mudahan dapat menjadi stimulus percepatan" ujarnya.

Ia juga berpesan untuk tidak fokus pada tenggat akhir kelengkapan persyaratan penyaluran DAK, tapi kejar segera. Karena proses dari lelang ke kontrak butuh waktu, khawatir terjadinya refocusing di APBN. Selain itu, juga untuk segera mengadakan rapat internal rutin perkembangan percepatan realisasi pendapatan belanja daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten / kota.

Sekda Kepri, TS Arif Fadilah selaku Ketua TAPD Provinsi Kepri dalam paparannya menyampaikan, pagu dana APBD se-Kepri tahun 2021 secara total sebanyak Rp 13,4 triliun. Telah terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau 8,63 persen.

"Sampai dengan 31 Maret 2021, rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42 persen. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68 persen dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94 persen" papar Arif.

Untuk pagu DAK Fisik se-Provinsi Kepri sebesar Rp 831.396.858.000, dengan rincian DAK Fisik Provinsi Kepri Rp 195.771.881.000, dan DAK Fisik Kabupaten/Kota Rp 635.624.977.000.

"Kontribusi DAK Fisik untuk mendukung belanja modal di APBD cukup signifikan yaitu mencapai 12 persen dari total APBD se-Kepri. Oleh karenanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin" lanjutnya.

Kepala Biro Pembangunan Aris Fariandhi menambahkan, DAK Provinsi Kepri sebenarnya dari 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Pengurangan hanya terjadi di tahun 2020 karena terjadi refocusing.

"Saya berharap pelaksanaan DAK fisik betul-betul dimanfaatkan karena merupakan mandatory spending. Selain itu pelaporan DAK fisik yang teratur merupakan salah satu indikator penambahan pagu DAK ditahun berikutnya" ujar Aris.