Breaking News:

TANJUNGPINANG TERKINI

Heboh Kasus Anak Bawah Umur di Tanjungpinang, Sri Zulfida: Tindak Tegas Pelakunya

Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAIN Sultan Abdurrahman Kepri memberikan tanggapannya soal kasus anak di bawah umur di Tanjungpinang.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa
Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Sri Zulfida, MA memberikan tanggapannya soal kasus anak di bawah umur yang heboh di Tanjungpinang. 

Dalam setiap interaksi tersebut tentu terdapat potensi terjadinya pelanggaran hak terhadap anak yang berujung pada timbulnya kerugian baik secara fisik maupun psikis.

Bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap anak yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia adalah Tindak Pidana kekerasan terhadap anak.

Secara mental dan psikis kondisi anak yang belum matang dan masih dalam perkembangan ketika berhadapan dengan tindak kejahatan atau menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Karena hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan mental dan fisik anak serta trauma yang berkepanjangan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan berakhir dengan kematian.

Selain landasan konstitusional dan yuridis operasional yang tertuang dalam KUHP dan yang diberikan negara terkait Perlindungan terhadap anak pemerintah telah pula membentuk berbagai peraturan perundangt-undangan agar perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara maksimal.

Diantaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Sedangkan untuk mengatur formilnya telah pula hadir Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh aturan tersebut di atas secara formal sudah sangat rigit dan lengkap.

Mulai dari penganan kasus yang cepat, pendampingan psikososial, pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkatan proses, pemberian sanksi yang keras kepada pelaku kejahatan serta penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan restitusi terhadap korban.

Namun realitasnya semua hal tersebut masih belum mampu menurunkan angka kejahatan terhadap anak. Apa yang salah?

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved