Breaking News:

BERITA KPK

ICW Ngotot ke Kapolri Tarik Firli ke Institusi Polri, Ternyata Keliru & Ini Alasan Yuridisnya

Sebelumnya ICW Minta Kapolri Menarik Firli Bahuri dari KPK. Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan

Editor:
YOUTUBE/KPK
ICW Ngotot ke Kapolri Tarik Firli ke Institusi Polri, Ternyata Keliru & Ini Alasan Yuridisnya. Foto: Ketua KPK, Firli Bahuri saat melakukan konferensi pers beberapa waktu lalu 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Ketua KPK Firli Bahuri berharap instansinya makin galak memberantas korupsi di Indonesia setelah 1.271 pegawainya resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sementara, koalisi masyarakat sipil antikorupsi atau Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menarik Firli Bahuri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menonaktifkannya sebagai anggota Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (ISTIMEWA)

Kendati demikian, Politisi PDI Perjuangan DR Kapitra Ampera SH MH merespons soal permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) atau koalisi masyarakat sipil antikorupsi, pada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebelumnya, ICW, koalisi masyarakat sipil antikorupsi itu meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menarik Ketua KPK Firli Bahuri kembali dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Kapitra Ampera menilai permintaan ICW tersebut salah besar.

"Statemen yang menyesatkan publik. ICW wajib banyak belajar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru," kata Kapitra, melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun-Medan.com (grup tribunbatam.id)

Baca juga: Polri Tarik 3 Anggotanya yang Bertugas di KPK, Siapa Saja?

Kapitra menyebutkan, setidaknya ada tiga alasan mengapa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menarik Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK.

Pertama, Firli sebagai Ketua KPK bukan jabatan penugasan tetapi jabatan yang didapat melalui pemilihan dengan selektifitas yang ketat.

Dan diuji kelayakan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sama dengan pengangkatan Kapolri, Panglima TNI, dan Hakim Agung.

Kedua, jabatan Ketua KPK bukan jabatan karir kepolisian tetapi jabatan Publik.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved