Sidang Tuntutan Kasus Anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi Dua Kali Ditunda

Dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri/ PN Tanjungpinang Rabu (21/4/2021), politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tampak santai menjalani sidang perdana itu.

Mengenakan baju putih bermotif dengan jilbab warna coklat, baik Rini Pratiwi tak keberatan serta menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum/ JPU.

Sidang yang dipimpin hakim ketua Boy Syailendra didampingi hakim anggota Risbarita Manurung dan Sacral Ritonga.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mona Amelia membacakan dakwaannya.

Dalam dakwaan terungkap, jika terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014.

Serta memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

JPU kemudian menyebut terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Terdakwa Rini Pratiwi mengajukan perubahan gelar akademik kepada anggota KPU Tanjungpinang.

Dari semula terdakwa menggunakan gelar akademik M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), terdakwa Rini Pratiwi pun terpilih menjadi anggota DPRD Tanjungpinang.

Dalam surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih, anggota DPRD Tanjungpinang tahun 2019 itu mengenakan gelar M.MPd.

"Terdakwa kemudian dilaporkan saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang.

Sebab terdakwa masih menggunakan gelar akademik M.MPd," sebut JPU.

Berdasarkan gelar akademik Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan, seharusnya terdakwa memakai gelar M.M bukan M.Pd atau M.MPd.

Baca juga: Kasus Dugaan Gelar Palsu, Rini Pratiwi Tak Ditahan, Ini Alasan Kejari Tanjungpinang

Baca juga: Anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi Ungkap Penggunaan Gelar Hingga Berujung Tersangka

Perbuatan politisi PKB itu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.