Kepala PPATK: Akidi Tio Bukan Konglomerat Indonesia, Dana Tak Cukup atau Donasi Rp 2 Triliun Prank?
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae lantang menyebut Akidi Tio bukan konglomerat dan keuangannya diragukan
lihat foto
Sehingga PEP sangat sensitif dan memiliki risiko yang besar terkait kemungkinan terlibat dalam aksi penyuapan dan juga korupsi.
Baca juga: Sengkarut Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio, Hoak atau Fakta hingga Beda Pernyataan Status Tersangka
"PEP itu sebetulnya ada prinsipnya, tidak boleh melakukan atau menerima sesuatu yang bersifat gratifikasi," ucap Dian dalam Live Talk Tribunnews 'Misteri Sumbangan Rp2 Triliun dan Pelecehan Akal Sehat Pejabat' secara daring pada Selasa (3/8/2021).
"Walaupun tujuannya sumbangan, tetapi kalau pejabat tersebut memang menerima secara pribadi, sudah pasti tidak boleh," sambungnya.
Bahkan, menurut Dian, sebuah lembaga juga tidak boleh sembarangan menerima dana hibah atau bantuan. Harus lembaga yang benar-benar memiliki tugas atau kewenangan yang sesuai.
Dirinya mencontohkan seperti Departemen Sosial, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan beberapa lembaga lainnya.
"Secara kelembagaan juga tidak boleh, kalau bukan tupoksinya. Jadi kalau departemen sosial menerima sumbanga, kemudian seperti ini BNPB, Satgas Covid-19 yang menerima ini, ya ini hal yang tak mungkin jadi isu (permasalahan)," ucap Dian.
Dirinya memberikan saran, apabila pejabat menerima tawaran-tawaran seperti itu, harusnya mereka langsung mengarahkan ke lembaga yang memang diperkenankan menerima bantuan.
Sama halnya seperti hibah, itu juga sudah ada aturannya.
Karena pemerintahan baik daerah maupun pusat harus mengedepankan transparansi dan good governance.
"Yang namanya pejabat negara, baik daerah hingga pusat, itu masuk kategori PEP.
Jadi memang harus hati-hati betul termasuk menerima bantuan seperti ini, pungkasnya.
Menurut dia, pihaknya sampai hari ini belum menemukan transaksi sebesar Rp2 triliun terkait sumbangan penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.
"Pengamatan kita sementara ini, bahkan sampai hari ini atau sampai siang ini, data menunjukkan bahwa transaksi itu belum ada," ucap Dian.
“(Transaksi seperti itu) sesuatu hal yang sudah biasa kita monitor langsung.
Karena PPATK memiliki akses langsung kepada sistem keuangan kita untuk memastikan," sambungnya.
