Batam PPKM Level 3, Pemko Bidik Pajak Restoran Dongkrak Pendapatan Asli Daerah

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 di Batam membuat sejumlah aturan melonggar.

Pemerintah Kota atau Pemko Batam pun membidik pajak restoran sebagai sumber pendapatan daerah.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan mengakui adanya kenaikan dari pajak restoran sejak PPKM Level 3.

Hal ini dikarenakan Warga Batam sudah diperbolehkan makan di tempat, meskipun masih dalam kapasitas yang terbatas.

Data Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam mencatat, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mendekati angka 50 persen hingga Agustus 2021.

Berdasarkan data 2021 PAD ditarget Rp1.4 triliun dan sudah tercapai Rp 605 miliar atau 42.24 persen.

Untuk pajak daerah Rp 1.1 triliun dan sudah tercapai Rp 470 miliar atau 40.72 persen.

Sementara retribusi daerah Rp 145 miliar dan sudah tercapai Rp 64 miliar atau 44.18 persen.

"Hingga akhir tahun ini, kami sangat berharap PAD Batam terus bergerak ke angka yang lebih baik.

Tentu hal ini tidak lepas dari kebiasaan yang mulai normal, meskipun belum 100 persen," ujar Amsakar, Sabtu (21/8/2021).

Pemko Batam terus berjuang untuk menurunkan level PPKM.

Tujuannya tak lain agar makin banyak kegiatan yang bisa digelar dan bisa mendongkrak capaian PAD.

"Kendati demikian, harus tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat.

Seperti memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jauhi kerumunan," katanya.

Berdasarkan data siependa.batam.go.id capaian pajak restoran termasuk salah satu yang tinggi yaitu 37.67 persen.

Sektor penghasil yang selama ini menjadi sumber pendapatan akan dioptimalkan.

Baca juga: Pendapatan Daerah Kepri Sempat Anjlok Akibat Corona, Hanya Terkumpul Rp 6 M Selama 2 Bulan

Baca juga: Bupati Bintan Apri Sujadi Sebut Realisasi Pendapatan Daerah 2021 Tembus 103,52 Persen

"Agar di akhir tahun nanti capaian bisa mendekati target," katanya.

Untuk sektor pajak daerah, retribusi daerah diupayakan bisa lebih baik lagi.

Hal ini juga harus dibersamaan dengan upaya dinas terkait.

Bisa saja nanti metode jemput bola, dan kemudahan lain yang bisa memacu warga untuk membayar kewajiban mereka," tutur mantan Kadisperindag Batam ini.

Sementara Raja Azmansyah mengatakan, jika angka capaian PAD Batam masih terus bergerak naik.

Sementara itu, untuk retribusi daerah saat ini paling tinggi bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yakni Rp 21 miliar dari target Rp 25 miliar atau 83,69 persen.

Disusul retribusi pelayanan sampah dari target Rp 40 miliar sudah tercapai Rp 20 miliar atau 50.62 persen, retribusi perpanjangan IMTA dari target Rp 23 miliar, dan sudah tercapai Rp 16 miliar atau 70 persen.

Ia melanjutkan apabila kondisi terus membaik, dan aktivitas masyarakat kembali diperbolehkan, peningkatan PAD di akhir tahun nanti.

"Angka masih terus bergerak. Mudah-mudahan dengan adanya penurunan level PPKM capaian PAD Batam ini bisa lebih maksimal lagi," kata Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah, Raja Azmansyah, Sabtu (21/8/2021).

Penutupan jalur pariwisata mancanegara sangat berdampak terhadap pendapatan Batam.

Selama ini dari sektor wisata menyumbang 24 persen untuk PAD Batam.

Baca juga: Ekonomi Batam Kian Memburuk, PAD Batam Terancam Karena Banyak Sektor Tutup saat PPKM Darurat

Baca juga: Capaian PAD Batam Baru 27 Persen, Wawako Minta Dinas Penghasil Kerja Keras

"Iya, kita tunggu saja. Semoga ada tren positif nanti," kata Azman.

Sementara itu, untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak hiburan, restoran dan hotel pihaknya akan melanjutkan pemasangan tapping box pada 2021 ini.

Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, pengadaan tapping box ini masih bersama Bank Riau Kepri.

"Lagi kami ajukan. Persetujuannya ada pengadaannya Bank Riau," ujar Azmansyah.

Ditargetkan ada 100 tapping box yang akan dipasang.

Difokuskan untuk restoran, hotel dan tempat hiburan.

"Paling banyak di sektor restoran. Sesuai proporsi WPnya," kata Azmansyah.

Ia berharap September 2021 mendatang alat tapping box telah tersedia.

Sehingga bisa langsung dipasang kepada Wajib Pajak.

"Sehingga pasang tahun ini selesai efektifnya 2022," tuturnya.

Lantas kenapa harus Bank Riau Kepri? Menurut Azmansyah, Bank Riau Kepri adalah bank mitra pemerintah.

Pihaknya tetap meminta kepada Bank lainnya, hanya saja baru Bank Riau Kepri yang memberikan dukungan.

"Bank BJB juga sudah. Itu saja. Bank lainnya masih mensetting dengan kebijakan mereka sendiri ke pusat," katanya.

Azmansyah menambahkan sejak 2017 hingga 2020 ini sudah ada 500 tapping box yang terpasang di Kota Batam. (TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam