Breaking News:

KEPRI TERKINI

Upaya Pemprov Kepri Tarik Retribusi Labuh Jangkar, Target Rp 200 M per Tahun

Retribusi labuh jangkar di Kepri jadi sorotan setelah muncul surat dari Dirjenhubla Kemenhub RI.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
Tribun Batam/Argianto DA Nugroho
Sejumlah kapal lego jangkar di perairan Batu Ampar Batam, Provinsi Kepri. Foto diambil beberapa waktu lalu. 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Upaya Pemprov Kepri untuk menarik retribusi labuh jangkar tak semudah membalikkan telapak tangan.

Sejumlah Gubernur Kepri setidaknya turun tangan hingga akhirnya retribusi labuh jangkar itu bisa ditarik pada 3 Maret 2021.

Atau saat Gubernur Kepri dipimpin Ansar Ahmad.

Labuh jangkar Kepri sebelumnya menjadi sorotan setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjenhubla) mengeluarkan surat 'sakti'.

Selain ditujukan ke Kepri, dua daerah lainnya yakni Sumatra Selatan dan Sulawesi Utara juga mendapat surat yang dibuat pada 17 September 2021.

Dalam surat yang ditanda tangani Plt. Direktur Jendral Perhubungan Laut, Arif Toha menjelaskan penarikan retribusi daerah atas jasa labuh jangkar, penggunaan perairan dan pemanfaatan ruang perairan 0 sampai 12 mil laut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Kemenhub Kirim Surat Bahas Labuh Jangkar, DPRD Kepri: Harusnya Daerah Tersinggung

Baca juga: Nasib Retribusi Labuh Jangkar Kepri, Kemenhub Keluarkan Surat Sakti

Dengan alasan, jenis objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat closed list.

Sehingga Pemda tidak diperkenankan melakukan segala bentuk perluasan objek dari yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.

Selanjutnya, kewenangan Pemda yang tidak diikuti dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak dapat dikenakan pungutan, termasuk kewenangan provinsi untuk pengelolaan/pemanfaatan ruang laut dalam batas 12 mil.

Tidak hanya itu saja, dalam isi surat tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memproses ketidaksesuaian pengenaan retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved