Breaking News:

Masyrakat Kepri Tak Jadi Nikmati Uang Parkir Kapal, Impian Ratusan Miliar Untuk PAD Kandas

Masyarakat Kepri punya harapan besar ketika Pemerintah Pusat menyerahkan penarikan uang labuh jangkar ditangani oleh pemerintah Kepri. Namun hal itu

Editor: Eko Setiawan
Istimewa Basarnas
Foto tugboat sedang memandu kapal di perairan Batam. Dengan diizinkannya Kepri menarik labuh jangkar akan menambah pundi pundi keuangan Kepri. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Sepertinya kebahagiaan Provinsi Kepri untuk mengelola uang labuh jangkar mereka hanya sesaat saja.

Walau sempat beberapa bulan mengutip uang labuh jangkar, kini uang ratusan miliar yang diprediksi masuk kas daerah tersebut gagal terlaksana.

Hal ini lantaran Plt. Direktur Jendral Perhubungan Laut Arif Toha melayangkan surat kepada Gubernur Kepri, menyebutkan bahwa retribusi itu tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Upaya Pemprov Kepri meraup ratusan miliar dari retribusi labuh jangkar di perairan Kepri tiba-tiba kandas di tengah jalan.

Baca juga: Gubernur Surati Menteri Perhubungan, Sikapi Polemik Labuh Jangkar di Kepri

Baca juga: POLEMIK Labuh Jangkar Kepri, Ombudsman Kepri: Jangan Main Kirim Surat Saja

Surat itu dilayangkan Arif Toha pada 17 September 2021 lalu kepada tiga pemerintahan provinsi, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam surat itu, Toha menyebutkan bahwa penggunaan perairan dan pemanfaatan ruang perairan 0 sampai 12 mil laut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disebutkan, objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersifat closed list.

Artinya, pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Pajak dan Retribusi Daerah). Sehingga Pemda tidak diperkenankan melakukan perluasan objek dari yang diatur dalam UU tersebut.

Intinya, surat itu menyebutkan bahwa pungutan jasa labuh jangkar akan ditarik lagi oleh Kemenhub sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) sesuai PP Nomor 15
Tahun 2016.

Toha memerintahkan para kepala kantor di lingkungan Ditjen Hubla tetap melaksanakan pengenaan tarif PNBP sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif BNPB yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved